Dampak Brexit: Setiap negara akan lebih nasionalis dan proteksionis

Taufiqurrahman Ruki. ©2015 Lintastoday

Rakyat Britania Raya mengambil keputusan bersejarah, keluar dari Uni Eropa. Hasil referendum yang sering dijuluki 'Brexit' ini memicu rangkaian peristiwa di seluruh dunia.

Dukungan bagi kubu pro-Brexit mencapai 52 persen, sedangkan suara rakyat memilih bertahan 48 persen.

Inggris menarik diri dari keanggotaan UE setelah bergabung selama 43 tahun.

Selain memaksa Perdana Menteri David Cameron mundur, merontokkan bursa saham serta pasar mata uang dunia, Brexit sekaligus menandai bangkitnya politik sayap kanan nasionalis di pelbagai negara.

Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla, mengakui adanya sentimen nasionalisme di tataran global. Brexit hanyalah puncak gunung es yang selama beberapa tahun terakhir mulai terasa. Minimal, akan banyak pemerintah mengutamakan kepentingan nasional dibanding mematuhi kerja sama multilateral.

"Spirit proteksi itu akan terjadi di banyak negara," kata Kalla di kantornya, Jakarta, kemarin.

Lima tahun terakhir, politisi populis dan sayap kanan pelan-pelan mendapat simpati di banyak negara. Di Eropa saja gerakan nasionalis, biasanya anti-imigran, memperoleh dukungan signifikan dalam pemilu Inggris, Belanda, Prancis, Spanyol, Hungaria, Denmark, hingga Latvia.

Tidak bisa dilupakan, keberhasilan Donald Trump menjadi kandidat terkuat calon presiden Amerika Serikat berada di spektrum yang sama. Rakyat AS rupanya juga gandrung pada wacana nasionalistik, merujuk janji-janji Trump selama ini.

Uni Eropa yang selama 60 tahun berhasil membangun kerangka kerja sama dan stabilitas Benua Biru, terancam rontok dalam waktu dekat.

Boris Johnson, pendukung Brexit calon PM Inggris baru. ©2016 Lintastoday

Presiden Uni Eropa, Donald Tusk, mengaku sedih atas keputusan rakyat Inggris. Namun dia bersumpah bahwa 27 negara anggota tersisa akan mempertahankan blok ekonomi politik itu.

Dia juga mengingatkan Inggris bahwa proses keluar, merujuk Pasal 50 Traktat Lisbon, paling cepat butuh waktu dua tahun. Artinya kewajiban Britania Raya pada Uni Eropa masih harus dipenuhi.

Secara de facto, Inggris adalah negara yang dominan dalam bidang politik di Uni Eropa. Dua negara dominan lainnya adalah Prancis untuk urusan pertahanan, sedangkan Jerman menjadi tulang punggung perekonomian UE.

Karena Inggris pergi, Jerman jadi mendapat beban tambahan 2,5 miliar Euro untuk dikucurkan ke anggaran Uni Eropa.

Isu utama dipicu imigran
Presiden Komisi Eropa, Jean-Claude Juncker, turut terpukul atas hasil referendum Inggris. Dia bersikeras meyakini Uni Eropa tidak akan bubar.

Pendapat Juncker berkebalikan dengan sentimen beberapa politikus sayap kanan Eropa.

Ketua Partai Front Nasional Prancis, Marine Le Pen, mengucapkan selamat kepada pendukung Brexit. Dia mengajak rakyat Prancis mengikuti jejak Inggris.

"Seperti yang selalu saya sampaikan bertahun-tahun, Prancis dan negara-negara Eropa lainnya wajib menggelar referendum seperti di Britania," kata Le Pen lewat akun Twitternya.

Komentar serupa dilontarkan oleh Geert Wilders, politikus anti-Islam dari Belanda. Dia menuntut rakyat Negeri Kincir Angin dibolehkan memilih pisah dari Uni Eropa.

Wilders menyatakan Uni Eropa selama ini hanya membebani negaranya dengan pengungsi serta aturan-aturan perdagangan yang memberatkan pengusaha lokal.

"Kami ingin berkuasa atas negara kami, mata uang kami, perbatasan kami, serta kebijakan imigrasi kami," kata Wilders.

Vox Media menyatakan isu Brexit, serta ketidakpercayaan pada Uni Eropa lebih didorong pada faktor kebijakan imigrasi alih-alih ekonomi. Sejak terbentuk resmi pada 1993, kebijakan Uni Eropa memicu lonjakan jumlah imigran per tahun di atas 10 persen bagi negara-negara maju seperti Inggris, Prancis, ataupun Jerman. Di Inggris saja, sejak 1998 jumlah imigran baru meningkat 100 ribu setiap tahun.

Survei-survei juga menunjukkan kecenderungan ketakutan pada warga asing alias xenophobia, meningkat di kalangan pemilih Inggris 10 tahun terakhir. Itu sebabnya partai gurem seperti Britania Independen (UKIP) mendadak meraup 4 juta suara pada pemilu 2015. UKIP aktif mengampanyekan Brexit serta membatasi imigran dari negara muslim.


Imigran di perbatasan Yunani-Makedonia. ©REUTERS/Marko Djurica

Pada Mei 2016, jajak pendapat menunjukkan 52 persen rakyat Inggris meyakini keluar dari Uni Eropa bisa mengatasi persoalan lonjakan imigran. Pendukung Brexit ingin nantinya imigran yang boleh masuk Britania Raya hanya SDM terdidik berkemampuan khusus.

Tidak heran bila Majalah Fortune memasukkan beberapa negara dengan problem imigran sebagai calon 'Brexit' selanjutnya.

Italia dengan masalah pengangguran yang serius, diduga akan dikuasai politikus nasionalis dalam beberapa tahun mendatang. Denmark dan Swedia bisa menyusul, mengingat arus imigran meningkat dua kali lipat dibanding rata-rata anggota Uni Eropa lainnya. Selanjutnya adalah Hungaria, yang kini dikuasai pemerintahan sayap kanan. Sejak tahun lalu Perdana Menteri Hungaria sudah menolak kuota imigran yang ditetapkan Uni Eropa.

Ancaman Britania Raya Pecah
Sentimen nasionalisme dalam waktu bersamaan muncul di dalam Britania Raya. Hasil referendum Brexit membuat rakyat Skotlandia dan Irlandia Utara tidak puas. Mereka berkukuh ingin bertahan di Uni Eropa.

Ketua Partai SNP, Nicola Sturgeon, sejak awal menyatakan keberatan jika Skotlandia harus mengikuti kemauan Inggris keluar dari Uni Eropa. "Walau berbeda dari hasil nasional, rakyat Skotlandia telah menunjukkan pesan yang jelas bahwa kami ingin tetap berada di Uni Eropa," kata Sturgeon.

Irlandia Utara dan Skotlandia berbeda sikap soal Brexit. ©2016 Lintastoday

Mulai muncul desakan Skotlandia kembali menggelar referendum untuk berpisah dari Britania Raya. Pendapat itu disuarakan oleh Alex Salmond, mantan Ketua SNP yang dua tahun lalu gagal meyakinkan warga Skotlandia berpisah dari Britania.

Kekecewaan serupa muncul dari elit politik Irlandia Utara. Kawasan ini mayoritas memilih bertahan di Uni Eropa. Ketua Partai Sinn Fein, Declan Kearney, menyatakan kemenangan Brexit menimbulkan perpecahan nasional.

"Kami tidak ingin rakyat Irlandia Utara diseret-seret mengikuti kemauan orang Inggris. Sinn Fein bersiap menuntut hak yang kami perjuangkan sejak lama, yakni kemandirian wilayah," kata Kearney.