Perdebatan pemerintah Belanda di balik munculnya politik etis

Agresi Militer Belanda II. ©istimewa

Sudah bukan cerita baru bahwa Belanda selalu memperlakukan pihak pribumi dengan kejam di jaman penjajahan. Berbagai kebijakan yang mereka buat pada awalnya memang seperti sama-sama menguntungkan, tapi pada akhirnya itu hanya merugikan pihak Indonesia. Salah satu kebijakan itu adalah politik etis. Kebijakan tentang pembuatan Politik Etis ini terjadi ketika masa pemerintahan Ratu Wilhelmina. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Lalu, apa sebab terbentuknya kebijakan Politik Etis ini? Yuk kita simak bersama.

Kebijakan ekonomi yang sebelumnya digunakan oleh Belanda mendapat kritikan dari para ahli politik dan intelektual di Hinda Belanda saat itu, yaitu C.Th. Van Deventer yang dikatakan dalam tulisannya yang berjudul 'Een Eereschlud' yang berarti hutang kehormatan, yang ada di majalah De Gids di tahun 1899. Dalam tulisannya itu, Van Deventer mengatakan kalau pemerintah Belanda sudah mengeksploitasi wilayah jajahan hanya untuk membangun negeri mereka dan memperoleh keuntungan yang besar. Kritikan itu akhirnya mendapat perhatian dari berbagai golongan, beberapa kelompok yang setuju dengan pendapat Van Deventer mengungkapkan bahwa sebuah kewajiban moral bagi pihak Belanda pada akhirnya untuk memberikan balas budi kepada Indonesia.

Keuntungan yang didapat dari hasil ekploitasi di tanah Hindia harus dikembalikan. Untuk itu, diperlukan sebuah perbaikan kesejahteraan penduduk melalui berbagai bidang kehidupan, pendidikan, dan besarnya partisipasi masyarakat dalam mengurus pemerintahan. Kritik-kritik itu mendapat perhatian serius dari pemerintah Belanda hingga akhirnya terciptalah yang namanya politik etis ini.

Salah satu contoh pelaksanaan politik etis ini adalah ketika Belanda membangun sebuah sekolah bagi putra Indonesia untuk melanjutkan pembelajaran. Namun, saat itu belum ada jaminan bahwa Belanda yang nggak akan memberikan sesuatu secara cuma-cuma tanpa keuntungan buatnya.