Jokowi akan terjunkan menko & menteri buat pertahankan tax amnesty

Jokowi di Rakornas TPID. ©2016 Lintastoday

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengakui jika saat ini banyak masyarakat yang mengajukan judisial review terhadap produk Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tax Amnesty atau pengampunan pajak yang telah disetujui.

Meski demikian, Jokowi menyatakan tetap akan berusaha secara mati-matian untuk mempertahankan dan memperjuangkan keberadaan undang-undang itu. Pasalnya, Jokowi menyatakan jika keberadaan undang-undang tax amnesty benar-benar untuk kepentingan bangsa dan negara terkait pendapatan di bidang pajak.

"Pak di MK ada Judisial Review? Undang undang apa sih yang tidak di MK kan? Undang-undang apa sih yang tidak di judisial review? Tapi pemerintah akan all out, untuk mempertahankan dan menjelaskan ini untuk kepentingan bangsa dan negara dalam situasi seperti ini," ungkap Jokowi dalam pidatonya di acara sosialisasi Tax Amnesty di Rama Shinta Hall, Hotel Patra Jasa Jalan Sisingamangaraja, Kota Semarang, Jawa Tengah Selasa (9/8) malam ini.

Jokowi juga akan memastikan, jika diperlukan dalam sidang judisial review pihak Mahkamah Konstitusi (MK) akan melakukan pemanggilan maka Jokowi menginginkan supaya menteri yang langsung menghadiri dan menjelaskan pentingnya undang-undang tax amnesty di MK.

"Supaya bapak ibu yakin. Bahwa kita akan langsung menjelaskan di MK. Yang datang harus menteri dan menko langsung. Plus dari OJK. Yang bisa jelaskan Undang-Undang Tax Amnesty memang sangat diperlukan," ujarnya.

Jokowi sekali lagi, di hadapan 2500 pengusaha besar di Jawa Tengah menekankan jika pemerintah akan melaksanakan undang-undang amnesti ini secara total alias all out. "Undang-undang amnesti memang diperlukan. Kita akan all out, kita akan sungguh-sungguh," pungkasnya.