Perkuat daya saing, BUMN asuransi diminta tangkap dana repatriasi

Ilustrasi Asuransi. ©2014 Lintastoday

Membaiknya iklim investasi pasar modal membuat perusahaan asuransi milik swasta berlomba-lomba menyiapkan instrumen untuk mengumpulkan dana hasil pengampunan pajak. Sayangnya, langkah ini belum diikuti oleh perusahaan asuransi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pengamat Asuransi Irvan Rahardjo menyarankan agar perusahaan asuransi milik negara seperti Jiwasraya, Taspen dan lainnya dapat mengejar ketertinggalan dari swasta.

"Semisal yang paling siap menyerap dana repatriasi adalah Bumiputera. Karena usaha asuransi mutual ini dibangun sejak 1912 dan diminta OJK melakukan restrukturisasi manajemen agar bisa lebih fleksibel dan kompetitif di dunia usaha yang sudah mengalami demikian banyak perubahan," ujarnya kepada merdeka.com, Jakarta, Rabu (10/8).

Selain soal daya saing dan pengembangan bisnis yang kurang dibanding swasta, ada beberapa faktor yang membuat perusahaan milik negara belum mau berpartisipasi menampung dana repatriasi.

Pertama, belum ada aturan pelaksanaan tentang investasi di bidang asuransi untuk menyambut repatriasi dana tax amnesty. Meski, kata dia, itu juga belum ada di instrumen keuangan lain seperti reksadana, Surat Utang Negara (SUN), obligasi, deposito lantaran belum ada juklak teknis dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Kedua, sektor asuransi adalah jasa pendukung tergantung dari sektor riil yang membutuhkan jasa proteksi asuransi seperti infrastruktur, manufacturing, pertambangan, pariwisata dan lainnya yang lebih dulu menyerap dana repatriasi," jelas dia.

Ketiga, asuransi adalah long term business sedangkan tax amnesty bersifat jangka pendek meskipun dibatasi minimal 3 tahun dana mengendap. Terakhir, investasi di asuransi bukan merupakan prioritas dalam penggunaan dana repatriasi pada skema tax amnesty.