Istana: Bukan Polri & BIN yang hentikan deklarasi #2019GantiPresiden

Deklarasi 2019 ganti Presiden. ©2018 Lintastoday

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menyebut bahwa dihentikannya deklarasi #2019GantiPresiden di sejumlah daerah karena mencegah terjadinya kericuhan.

"Yang menghentikan bukan Polri, bukan BIN (Badan Intelijen Negara). Yang menghentikan kan karena ada kericuhan masyakrakat," kata Pramono di kantornya, gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (29/8).

Pram mengatakan apabila deklarasi tersebut masih tetap berlanjut, dikhawatirkan bakal terjadi gesekan antar masyarakat. Nantinya, kata dia, berakibat pada kondisi keamanan di berbagai daerah. Apalagi saat ini Indonesia sedang berlangsung event internasional, yaitu Asian Games.

"Sebab kalau itu dibiarkan, benturannya akan terjadi. Apalagi kita lagi jadi tuan rumah Asian Games," jelasnya.

Sebaiknya, menurut Pram, deklarasi #2019GantiPresiden dilakukan ketika masa kampanye berlangsung, yaitu 23 September 2018 mendatang.

"Menurut saya langkah yang paling baik kita sabar, 20 September penetapan, 23 September mau kampanye, tiap hari monggo-monggo saja selama 8 bulan," tandas Pram.