Jokowi gandeng KH Ma'ruf Amin, PDIP sindir kubu Prabowo tak bisa main isu identitas

Jokowi gandeng KH Ma'ruf Amin, PDIP sindir kubu Prabowo tak bisa main isu identitas

Monday, 20 August 2018

Jokowi gandeng KH Ma'ruf Amin, PDIP sindir kubu Prabowo tak bisa main isu identitas
Jokowi-Ma'ruf Amin. ©2018 Lintastoday
Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan isu politik identitas bakal hilang pada Pilpres 2019. Sebab, kini calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) menggandeng tokoh ulama KH Ma'ruf Amin.

"Pak Ma'ruf bisa menjawab politik identitas. Sementara selamat tinggal politik identitas," kata Andreas dalam diskusi di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (20/8).

Dia menyindir kubu lawan mereka yang tak lagi bisa memainkan isu politik identitas. Menurutnya, kalau sampai dimainkan malah menjadi bumerang.

"Siapa yang bahas politik identitas jadi boomerang, artinya kubu pak Ferry (Waketum Gerindra Ferry Julianto) kehilangan isu. Kehilangan isu untuk bicara politik identitas," imbuhnya.

Pernyataan Anreas itu langsung menuai reaksi dari Ferry. Politisi Gerindra itu membantah menggunakan politik identitas dalam menyerang lawan. Hal itu, kata dia, dibuktikan dengan Gerindra pernah mengusung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam Pilkada 2012.

Menurutnya, politik identitas tidak dipahami secara utuh. Dia menjelaskan hal tersebut muncul saat Pilkada DKI Jakarta 2014 lalu. Ahok, kata Ferry, banyak tak disukai lantaran melakukan penggusuran dan proyek pembangunan reklamasi yang merugikan.

Lantas, dinamika berkembang sampai pada kasus penistaan agama dalam pidatonya di pulau Pramuka.

"Puncaknya adalah Basuki sebagai kepala daerah masuk ke ranah agama orang lain. Di situ isu primordial muncul dan jadi protes dan demontrasi," imbuhnya.

Padahal menurutnya, politik identitas itu wajar dipakai dalam politik. Dia mencontohkan pemilihan presiden di Amerika Serikat dimana Obama maju mewakili kulit hitam dan Donald Trump dengan kebijakan anti imigran.

"Padahal isu agama, suka dan ras itu wajar di negara lain. Yang di kita tidak setuju adalah kekerasan verbal menggunakan itu. Kita tidak setuju. Tapi itu SARA di semua negara lazim digunakan," katanya.
KOMENTAR. APA KOMENTAR ANDA?

Apa komentar dan tanggapan Anda dari berita di atas?

Emoticon