KPK geledah tiga lokasi terkait suap penanganan perkara PN Medan

Gedung KPK. ©2012 Lintastoday

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah tiga lokasi terkait kasus dugaan suap penanganan perkara korupsi di Pengadilan Negeri (PN) Medan. Penggeledahan dilakukan secara berturut-turut sejak Rabu 29 Agustus 2018 hingga Kamis 30 Agustus 2018.

Tiga lokasi tersebut yakni, kediaman Hakim adhoc Tipikor PN Medan Merry Purba. Penggeledahan dilakukan pada Rabu 29 Agustus 2018 sejak pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.

Kemudian pada Rabu 29 Agustus 2018 sejak pukul 23.00 WIB hingga Kamis 30 Agustus 2018 pukul 06.00 WIB, penyidik menggeledah PN Medan. Terakhir, penyidik menggeledah kediaman dan kantor tersangka Tamin Sukardi. Penggeledahan tersebut masih berjalan.

"Sejauh ini disita dokumen-dokumen terkait proses persidangan," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (30/8).

Dalam kasus ini KPK menetapkan Hakim Adhoc Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan Merry Purba sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan suap terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi di PN Medan.

Selain Merry Purba, KPK juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka. Yakni Helpandi selaku panitera pengganti PN Medan, Tamin Sukardi selaku pihak swasta serta Hadi Setiawan yang merupakan orang kepercayaan Tamin.

Tamin yang merupakan terdakwa yang tengah diadili oleh Merry memberikan SGD 280 ribu kepada Merry untuk mempengaruhi putusan perkara korupsi penjualan tanah aset negara.

Tamin divonis Merry pada 27 Agustus 2018 dengan hukuman 6 tahun penjara denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Padahal jaksa menuntut Tamin hukuman 10 tahun penjara.

Sebagai pihak yang diduga penerima suap, Merry dan Helpandi disangka melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 30 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai pihak yang diduga pemberi suap, Tamin dan Hadi disangka melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 (1) a atau Pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 30 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.