Lelang WK batubara, pemerintah dituding inkonsisten

Manajer Advokasi PWYP Aryanto Nugroho. ©2018 Lintastoday

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaksanakan 16 lelang wilayah pertambangan mineral dan batubara (minerba). 10 wilayah di antaranya akan dilelang oleh pemerintah daerah setempat dengan Izin Usaha Penambangan (IUP). Sedangkan, enam wilayah sisanya dalam Izin Usaha Penambangan Khusus (IUPK).

Manajer Advokasi Publish What You Pay (PWYP), Aryanto Nugroho, mengatakan kebijakan ini menunjukkan inkonsistensi pemerintah. Sebab, dari 16 wilayah pertambangan yang dilelang tersebut, terdapat 6 wilayah tambang batubara. Sementara, pemerintah ingin menurunkan produksi batubara.

"Ada lelang baru, berarti akan ada izin usaha baru untuk sektor pertambangan batubara," ungkapnya saat ditemui di Kedai Tjikini, Jakarta, Kamis (30/8).

Padahal, menurut dia, bila mengacu pada RPJMN tahun 2015-2019, produksi batubara ditargetkan menurun. "Nah kalau ini ada lelang lagi berarti akan menambah produksi lagi. Kalau kita bicara pengurangan produksi seharusnya tidak ada lelang baru lagi," jelasnya.

"Ini kan kayak kontradiksi, di satu sisi pemerintah harusnya menurunkan produksi batu bara tapi dia malah buka produksi baru," tandasnya.

Untuk diketahui wilayah tambang batubara yang dilelang adalah Daerah Rantau Pandan, Jambi, Kabupaten Bungo dengan status Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).

Sementara 5 wilayah dengan status Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) seperti Natai Baru (Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah) dan Tumbang Nusa (Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah).

Selain itu ada wilayah pertambangan batubara Baronang I (Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah), Baronang II (Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah), dan Piner (Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah).