Wakil Ketua MPR soal 11 WNI disandera: Di mana kedaulatan Indonesia

Hidayat Nur Wahid. ©2012 Lintastoday

Sudah sekitar satu bulan, 10 WNI menjadi sandera dari kelompok militan Abu Sayyaf di Sulu, Filipina. Jumlah tersebut bertambah pasca diculiknya satu lagi WNI saat berlayar di wilayah Kinabatangan, Sabah, Malaysia, berdekatan dengan wilayah perbatasan laut Filipina pada Rabu (3/8) lalu.

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid mengatakan, seharusnya pemerintah tidak tinggal diam membiarkan 11 WNI tersandera oleh kelompok militan tersebut. Hidayat mendesak pemerintah melobi pemerintah Filipina membantu melakukan operasi pembebasan.

"Seharusnya pemerintah kita menuntut pemerintah Filipina untuk bantu bebaskan karena masa sudah sebulan lebih disandera dan enggak juga bebas-bebas lantas di mana kedaulatan bangsa Indonesia," kata Hidayat di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/8).

Saat membebaskan sandera, kata Hidayat, pemerintah harus tetap bersikap tidak menuruti permintaan tebusan uang yang diajukan kelompok Abu Sayyaf. Apalagi, dengan melihat kondisi keuangan Indonesia sedang tidak stabil, serta APBN dipangkas untuk tahun 2017 mendatang.

"Menurut saya jangan bayar tebusan ini karena kalau tebusan ini dibayar itu juga akan alasan orang untuk menculik dalam kondisi apapun dan itu tidak boleh," tegas dia.

"Sedangkan Indonesia lagi kesulitan keuangan dan APBN dipangkas saja masa dikasih ke para penculik sehingga diperlukan lobi yang efektif dengan pemerintah Filipina," tambahnya.

Kejadian ini, lanjut dia, adalah sebuah refleksi dan tantangan untuk menunjukkan kedaulatan negara. Oleh sebab itu, Hidayat meminta kepada pemerintah untuk bersikap tegas dengan tidak memenuhi tebusan.

"Dan tentu kita tidak bisa merengek-rengek apapun untuk tidak lakukan tindakan ke Indonesia. Tapi negara kita negara berdaulat melindungi rakyatnya maka pihak lain pada akhirnya akan menghormati kita," tukasnya.