Soal #2019GantiPresiden, Mendagri bilang kalau dibiarkan terjadi benturan

Wednesday, 29 August 2018

Soal #2019GantiPresiden, Mendagri bilang kalau dibiarkan terjadi benturan

Soal #2019GantiPresiden, Mendagri bilang kalau dibiarkan terjadi benturan
Mendagri hadiri deklarasi Menjaga Kedaulatan Data Kependudukan. ©2018 Lintastoday
Gara-gara melarang deklarasi gerakan #2019GantiPresiden, kinerja BIN dan Polri jadi sorotan. Namun, Mendagri Tjahjo Kumolo tak melihat apa yang dilakukan BIN dan Polri di Pekanbaru serta Surabaya tak melanggar aturan.

Tjahjo menyampaikan BIN langsung turun memulangkan deklarator #2019GantiPresiden, Neno Warisman karena ada indikasi akan terjadi benturan.

"Kalau data intelijen atau data kepolisian itu ada indikasi akan terjadi benturan atau mengganggu stabilitas dan punya hak untuk stop," ucapnya, usai menghadiri pelantikan PJ Gubernur Bali, di Gedung Wiswa Sabha Utama, di Kantor Gubernur Provinsi, Bali Rabu (29/8) sore.

Menurut Tjahjo, siapapun sah-sah saja berpidato atau membuat spanduk, namun harus dilihat dulu muatan isi dari spanduk atau pidatonya apa membahayakan atau tidak.

"Itu yang tahu ya kepolisian dan berizin, karena setiap orang yang berpendapat itu boleh saja. Di sejumlah daerah kan dilarang, dan dikatakan pemerintah refresif iya tidak kok. Di Solo juga masyarakatnya menolak dan Surabaya juga sama. Hargai dong, kalau dibiarkan bisa jadi benturan," ungkapnya.

Tjahjo juga menyampaikan, bahwa bebas orang mau kampanye. Namun kampanye itu ada waktunya mulai tanggal 23 Januari 2019.

"Ada yang mau teriak saya Capres pilih saya, tidak usah pilih itu, boleh-boleh saja. Saya kira ujungnya ada di kepolisian dan BIN dan saya yakin zaman sekarang tidak akan mungkin ada rekayasa, dan tidak mungkin ada hal yang tidak transparan," jelasnya.

Tjahjo juga menyampaikan, bahwa setiap orang boleh berpendapat dan setiap orang punya sikap serta punya pilihan yang dipilih oleh hati nuraninya. Namun, ada tahapan-tahapan tentang hal itu.

"Orang boleh berpendapat, orang boleh punya sikap, punya pilihan siapapun yang dipilih dan sesuai dengan hati nuraninya, silakan. Tapi tahapan-tahapan yang ada jangan mengganggu stabilitas. Karena tanggung jawab saya sebagai Pembina Daerah dan mengingat kepada Gubernur, Bupati sampai Kepala Desa jaga stabilitas di daerah," tutupnya.

Apa komentar dan tanggapan Anda dari berita di atas?

Emoticon

© Copyright 2012-2016 LINTASTODAY. All rights reserved