Tingkatkan reformasi birokrasi, RI-Korsel komitmen perkuat kualitas PNS

PNS. ©sijaka.files.wordpress.com

Pemerintah dan Korea Selatan berkomitmen memperkuat hubungan dan kerja sama bilateral di bidang reformasi birokrasi, melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-Government, manajemen sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) atau disebut pegawai negeri sipil (PNS).

Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia, Kim Chang-Beom, menyatakan pemerintah Korea Selatan bertekad terus mengembangkan kerja sama di bidang SPBE dengan mengalokasikan tambahan anggaran untuk bidang tersebut.

"Saya juga menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan dan upaya Pemerintah RI terhadap proses perdamaian di Semenanjung Korea. Proses ke arah perdamaian terus berjalan dan saat ini setidaknya tercermin dalam partisipasi bersama kedua Korea (Selatan dan Utara) pada Asian Games ke-18 di Jakarta dan Palembang," ujar dia dalam keterangan tertulis, Kamis (30/8).

Penguatan kerja sama akan ditandai dengan penandatanganan MoU antara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin dengan Menteri Manajemen Personalia Republik Korea, serta dengan Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Republik Korea pada saat kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Korea Selatan pada awal September nanti.

"Saya mengharapkan agar nantinya kesepakatan kerja sama tersebut dapat ditindaklanjuti secara konkrit di tingkat teknis, sehingga program kerja sama bisa berjalan dengan baik" tegas Syafruddin.

Dia menyampaikan, komitmen Pemerintah RI pada penguatan kerja sama di berbagai bidang dengan Korea Selatan juga termasuk dalam bidang ekonomi, khususnya terhadap investasi Negeri Ginseng di Indonesia.