Ibu Eni. ©2016 Lintastoday
Aksi donasi yang dimotori netizen Dwika Putra untuk membantu Ibu Eni, mendapat komentar pedas dari ulama yang juga Ketua PC NU Kota Serang Matin Syarkowi. Dia semakin geram, ketika banyak pendapat pihak yang menyalahkan tindakan Satpol PP merazia dan menyita dagangan Ibu Eni.
"Terus terang kami merasa aneh ketika Satpol PP melakukan penertiban malah disalahkan," ujar Matin di Kota Serang, Senin (13/6).
Menurut Martin, donasi kepada pedagang melanggar aturan adalah salah kaprah. Dia menilai masih banyak pihak yang masih membutuhkan bantuan dibanding Ibu Eni.
Matin menduga ada unsur politisasi di balik donasi yang sudah mengumpulkan uang Rp 265 juta. Sebab, tidak mungkin para tokoh nasional sampai Wakil Presiden Jusuf Kalla angkat bicara dan menyalahkan prosedur Satpol PP.
"Kami benar-benar tersinggung. Seolah-olah menyudutkan umat Islam di Kota Serang dengan tudingan tidak toleransi. Kami mohon yang berada di pusat jangan sembarangan bicara tanpa tahu kondisi di lapangan seperti apa. Sebab hanya akan memperkeruh suasana. Mereka sibuk mengomentari masakan yang diangkut, tapi tidak memberikan peringatan kepada para pedagang yang berjualan di luar jam yang telah ditetapkan," tegasnya.
Menurut dia, Kota Serang memiliki karakternya sendiri. Penerapan Perda yang mengatur jam buka warung makan dianggap sudah tepat, mengingat kemajemukan di Kota Serang. Perda tersebut juga telah berjalan bertahun-tahun dan tidak pernah ada masalah.
"Jangan samakan Kota Serang dengan Jakarta atau daerah lainnya. Kita ini Bhineka Tunggal Ika, harus saling menghargai. Tapi jangan salah kaprah, yang harus dihargai itu orang yang sedang berpuasa dan bukan sebaliknya," ujar Matin.
Logikanya, kata dia, ketika umat Hindu di Bali menjalankan perayaan Nyepi maka semua orang termasuk umat Islam di sana harus bisa menghargai. Begitu pun ketika Ramadan di Kota Serang.
"Bagi para donatur, silakan ingatkan juga Ibu Sueni agar bisa menyesuaikan diri. Di mana bumi di pijak, di situ langit dijunjung," imbuhnya.
"Kami tidak melarang pengusaha untuk berjualan, tapi harus sesuai aturan. Ini juga berkaitan dengan cara didik kita kepada generasi muda, coba bayangkan kita mengajarkan untuk puasa namun ketika di luar anak-anak tersebut harus melihat orang yang makan atau merokok," papar Matin.
Ditambahkan Matin, sebelum Ramadan tiba para pengusaha makanan mulai dari tingkatan kaki lima hingga restoran mewah atau yang berada di mal diberi sosialisasi mengenai perda tersebut. Jadi, kata dia, tidak ada lagi alasan bahwa pengusaha tersebut tidak tahu mengenai aturan pemkot.
Di tempat berbeda, Ketua Himpunan Pemuda Al-Khairiyah (HPA) Banten Alwiyan Syam'un menganggap Ibu Eni tak menghargai umat Islam yang berpuasa.
"Saya mendukung penegakan aturan sebagai upaya mewujudkan ketertiban dan keadilan, itu hal yang normatif. Di bulan suci Ramadan ini kita tingkatkan perasaan kita diarahkan kepada sesuatu yang indah, kebaikan, cinta kepada Allah SWT dan kasih sayang sesama manusia," kata Alwiyan Syam'un.
Wakil Ketua Relawan Pemberantas Maksiat (RPM) Banten, KH Yusuf juga mendukung tindakan Satpol PP Kota Serang. Dia meminta semua warung makan tutup selama bulan Ramadan.
"Bagi yang tidak setuju dengan tindakan Satpol PP dasarnya apa? Tidak cukup dengan HAM. Kalau menurut saya, lebih kuat mana HAM dengan Perda? Kalau Perda bisa dikalahkan dengan HAM," kata Yusuf di Masjid Agung Banten.
Hal serupa diungkapkan MUI Kota Serang yang mendukung aksi Satpol PP melakukan razia rumah makan yang buka siang hari.
"Prinsip dasarnya sesuai dengan Surat Edaran Walikota dan Rekomendasi MUI Kota Serang yang didukung ulama dan Ormas Islam se Kota Serang, bahwa tidak ada warung makan yang boleh buka di siang hari sampai pukul 16.00 WIB. Mereka hanya boleh buka dari pukul 16.00 WIB sampai pukul 04.00 WIB," kata Sekretaris MUI Kota Serang, Amas Tadjudin.
