Koalisi Jokowi pertimbangkan ketua tim pemenangan dari kalangan muda

Monday, 27 August 2018

Arsul Sani. ©dpr.go.id

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan calon presiden petahana Joko Widodo mempertimbangkan memilih ketua tim pemenangan nasional dari segala usia. Dia menyebut bukan tugas sekjen melakukan penunjukan.

"Saya kira dari sisi usia, baik yang terkategori muda di bawah 50 tahun atau yang tua di atas 50 tahun sama-sama sedang dipertimbangkan Pak Jokowi," katanya melalui pesan singkat, Senin (27/8).

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional itu mengatakan, para Sekjen hanya berwenang menyediakan personel dari struktural partai. Dia tak mengamini apakah nama Najwa Shihab dan Erick Thohir dipertimbangkan.

Arsul kembali menegaskan segala keputusan menunjuk ketua tim kampanye diserahkan kepada sang calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Tugas kami adalah menyediakan personel-personel dari struktural partai sedang posisi-posisi yang kita sepakati biar capres yang menentukan maka biarlah semua aspek pertimbangannya termasuk soal milenial itu menjadi porsi beliau," jelasnya.

Sementara itu, Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni menuturkan tokoh muda juga masuk pertimbangan Jokowi. Menurutnya soal nama Najwa dan Erick, baru didengar dari Sekjen Perindo Ahmad Rofiq.

"Bisa saja. Masih sedang dipertimbangkan. Nanti kita tunggu saja pak Jokowi sendiri akan umumkan," tutupnya.

Baca Selengkapnya »

Jokowi-Ma'ruf Amin didukung milenial Jawa Barat untuk Pilpres 2019

Sunday, 26 August 2018

Jokowi-Maruf Amin tes kesehatan. ©2018 Lintastoday

Pasangan Calon Presiden Joko Widodo dan cawapres Ma'ruf Amin kembali mendapat dukungan dari kaum muda atau milenial. Komunitas Indonesia Cinta Jokowi (KITA Jokowi) Wilayah Provinsi Jawa Barat mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.

Secara simbolis, KITA Jokowi memberikan cangkul kepada para petani. "Pemberian cangkul sebagai simbol bahwa Jokowi dekat dengan rakyat khususnya petani," kata Koordinator Nasional KITA, M. Ichya Halimudin kepada wartawan, Minggu (26/8).

Menurut Ichya, Jokowi mampu menyejahterakan rakyat dan petani lewat aksi kerja nyatanya. Bahkan, lanjut dia, Jokowi berani menegaskan di era modern sekarang petani harus terorganisasi layaknya korporasi. Pemerintahan Jokowi juga menjadi pencetus korporasi petani bisa besar dan terbentuk di daerah-daerah.

"Jadi deklarasi ini adalah mendukung keberhasilan nyata," kata Ichya.

Ichya memastikan setelah Jawa Barat, akan menyusul provinsi lainnya yang akan menggelar deklarasi. "InsyaAllah 34 Provinsi akan deklarasi relawan KITA Jokowi," tegas Ichya.

Sementara itu, Korwil provinsi Jabar KITA Jokowi, Ace Aam Amiruddin menyebut bahwa setelah deklarasi ini, akan ada program-program relawan yang bersifat sosial, edukatif serta menyasar dan menggaet kaum milenial.

Acara deklarasi KITA Jokowi yang pertama di Bandung, kata dia, dihadiri oleh ratusan petani dan tokoh muda seperti Choky Sitohang, Arif Sitohang dan Ade Fahrurrozi serta bekas Jurnalis dan anggota Komisi I DPR RI Arif Suditomo.

Tokoh muda tersebut kompak meminta agar Jokowi mesti di dukung di pemilu tahun depan karena punya integritas yang tinggi, bersih, dan berprestasi.

Baca Selengkapnya »

Tuesday, 21 August 2018

Djoko Santoso di DPP Gerindra. ©2018 Lintastoday

Partai Gerindra masih terus melakukan rapat internal untuk mencari nama yang pantas menjabat sebagai ketua tim pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.

Salah satu nama yang masuk menjadi ketua tim pemenangan Prabowo-Sandiaga yakni Djoko Santoso yang merupakan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Hal itu sudah dibicarakan oleh partai koalisi yakni PKS, PAN dan Demokrat.

"Ya secara lisan sudah, tapi secara tertulis belum. Kita tunggu saja, sabar," kata Djoko di kantor DPP Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, Senin (20/8).

Dirinya pun mengaku, sampai saat ini partainya masih melakukan pengumpulan nama yang akan bersedia gabung untuk menjadi tim pemenangan Prabowo-Sandiaga.

"Kita pelajari, kita bikin planning, artinya mengatur waktu yang tentunya yang pertama apa yang harus kita kerjakan, bikin struktur organisasi, kita inventarisir orang-orang yang bersedia bergabung," ujarnya.

Lalu, saat ditanya apakah orang di luar partai sudah dipetakan untuk masuk dalam tim pemenangan Prabowo-Sandiaga. Dirinya pun akan memusyawarahkan hal itu terlebih dahulu.

"Belum, kita sedang inventarisir kita sedang rapatkan lagi, si A ditempatkan di mana, semua kan di musyawarakan. Karena tanggal 4 rapat dengan koalisi. Kita terus update terus ya, dan itu kita harapkan merupakan mufakat dari seluruh Partai koalisi," ucapnya.

Dirinya pun berjanji akan dengan cepat mengumumkan nama-nama yang akan menjadi tim pemenangan Prabowo-Sandiaga, termasuk orang yang di luar partai koalisi. Karena pihaknya masih akan melakukan komunikasi pada 4 September 2018 dengan partai koalisi PAN, PKS dan Demokrat.

"Nanti kalau ada keputusan kita umumkan, kalau diumumkan sekarang terus enggak sesuai permintaannya kan enggak baik. Kalau ada yang masuk ada yang usul ya kita inventarisir," ungkapnya.

Baca Selengkapnya »

Prabowo dapat kartu anggota NU, tak berarti didukung warga nahdliyin

Ilustrasi Pilkada. ©2015 Lintastoday

Said Aqil Siroj Institute (SAS Institute) angkat suara soal pemberian Kartu Nahdlatul Ulama (NU) kepada Capres Prabowo Subianto oleh Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj. Menurutnya, kartu tersebut tak lantas menjadi tiket dukungan dari warga Nahdliyin, untuk pasangan Prabowo-Sandiaga Uno di Pilpres 2019.

Direktur Eksekutif SAS Institute Imdadun Rahmat mengatakan, NU merupakan organisasi terbuka. Siapa saja bisa diterima sebagai anggota dan mendapatkan kartu NU selama memenuhi persyaratan yang tertuang di AD ART.

"Tapi menjadi anggota NU tidak lantas mendapat dukungan. Menjadi kader NU juga belum tentu mendapat dukungan politik," ujar Imdadun di Kantor SAS Institute, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (20/8).

Untuk mendapat dukungan politik dari warga NU, kata Imdadun, ada sejumlah syarat dan prasyarat yang harus dipenuhi. Antara lain, mendapat dukungan dari PBNU, tokoh-tokoh NU, dan kaum Nahdliyin.

"Mereka akan dilihat track record-nya, pandangan visi misinya sesuai atau tidak, dan ke depan ada kemanfaatan kemaslahatan atau tidak. Artinya mendapatkan kartu NU itu tidak privilege, tapi siapapun bisa," ucap Imdadun.

Sebelumnya, Prabowo-Sandiaga berkunjung ke Kantor PBNU pada Kamis 16 Agustus 2018. Keduanya disambut oleh Said Aqil Siroj.

Dalam kesempatan tersebut, Said mengatakan bahwa Prabowo sebentar lagi akan menjadi anggota NU. Sebab PBNU tengah mempersiapkan kartu NU untuk mantan Danjen Kopassus tersebut.

Sementara Sandiaga dikatakan telah memiliki kartu NU sejak tahun sebelumnya. Apalagi mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu disebut berada di lingkungan keluarga NU.

Baca Selengkapnya »

Monday, 20 August 2018

Sandiaga Uno usai menyerahkan Laporan Harta Kekayaan. ©2018 Lintastoday

Bakal calon Wakil Presiden Sandiaga Uno akhirnya terpenuhi keinginannya mencium tangan Presiden Joko Widodo. Kesempatan itu dilakukan saat ia bertemu Jokowi di stadion akuatik Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Senin (20/8) sore.

Sandiaga mengatakan, aksi cium tangan tersebut dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada Jokowi selaku presiden. Apalagi dia belum sempat berpamitan secara resmi dengan Jokowi saat mengundurkan diri dari kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta.

"Saya sangat hormat kepada Pak Presiden. Dan tadi sudah kesampaian," katanya saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Menurut Sandiaga, tidak ada obrolan serius saat ia bertemu Jokowi. Hanya obrolan santai dari dua kandidat capres dan cawapres di Pilpres 2019 itu.

"Beliau bilang 'Pak Sandi nggak nyemplung, nggak ikut lomba?', ah ini bukan kelas saya Pak Presiden," ucapnya.

Dalam obrolan santai tersebut bahkan terbesit rencana Sandiaga berenang bareng Jokowi. Apalagi mantan Gubernur DKI itu juga diketahui jago berenang dengan berbagai gaya.

"Lain kali kita buat lomba untuk merayakan kesuksesan Asian Games kali yang menarik, karena Pak Jokowi jago renang juga," seloroh Sandiaga.

Sebelumnya, Sandiaga berencana menemani Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk menemui Jokowi. Ia ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk berpamitan dengan orang yang melantiknya saat menjadi Wakil Gubernur DKI sekaligus mencium tangannya.

Pertemuan tersebut dianggap penting agar pertarungan di Pilpres 2019 berjalan sejuk dan damai. Namun hingga saat ini, pertemuan resmi antara Prabowo, Sandiaga, dan Jokowi belum terlaksana.

Baca Selengkapnya »

Ditanya soal Andi Arief, Sandiaga singgung demokrasi sejuk & kepemimpinan kuat

Sandiaga Uno. ©2018 Lintastoday

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memanggil Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief terkait tudingannya soal mahar Rp 500 miliar dari Sandiaga Uno kepada PKS dan PAN. Namun Andi Arief tak datang.

Calon wakil presiden, Sandiaga Uno, tak ingin mengomentari secara khusus pemanggilan Andi Arief. Dia hanya ingin pemilu mendatang berjalan damai.

"Ya saya positif bahwa semua harus dilakukan dengan keinginan kita untuk menciptakan demokrasi yang sejuk, demokrasi yang transparan terbuka dan berkeadilan," kata Sandi di Kota Tua, Jakarta, Senin (20/8).

Dia berharap proses demokrasi di Indonesia yang sudah berjalan baik sejauh ini tidak kemudian dipecah belah oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab.

"Saya ingin salah satu pembeda dari pembeda di Pilpres 2019 menjadi satu kemajuan dari adanya keterbukaan, adanya transparansi dan juga dapat melahirkan kepemimpinan yang kuat yang lahir di Pilpres 2019 dapat melahirkan lapangan pekerjaan dan apa yang diinginkan oleh masyarakat yaitu ekonomi dapat lebih tergerak," jelasnya.

Soal tim sukses, sambung Sandi, dia pastikan masih terus difinalisasikan.

"Agar semua nama-nama yang baik itu terakomodir khususnya di bidang ekonomi banyak sekali masukan bagi kita adanya kita inginkan bahwa keinginan untuk sebuah platform ekonomi yang meningkat dan mendengarkan aspirasi dari emak-emak dari masyarakat," jelasnya.

Ditanya rencana pertemuannya Prabowo dan Jokowi, Sandi memastikan masih akan disesuaikan waktunya mengingat kesibukan Jokowi cukup padat saat Asian Games.

"Nanti, kita masih tunggu. Kita memberikan ruang bagi bapak Presiden yang sibuk sekali Asian Games," tegasnya.

Baca Selengkapnya »

Prabowo Soenirman rela Wagub DKI diisi PKS asal Anies jadi kader Gerindra

Anies Baswedan bawa obor Asian Games 2018. ©2018 Lintastoday

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerinda, Prabowo Soenirman menilai, tak masalah jika PKS mengisi otomatis posisi wakil gubernur DKI yang ditinggalkan Sandiaga Uno. Namun dia berharap, Anies Baswedan sebagai gubernur masuk sebagai kader Gerindra.

Sandiaga mundur dari Wagub DKI karena maju sebagai Cawapres dampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2019. Sehingga, tak ada kader Gerindra lagi yang pimpin DKI. Sebab, Anies bukan berasal kader dari parpol, baik PKS maupun Gerindra.

"Dengan catatan tadi, sampai seandainya PKS ngotot, maka kami berharap Anies menjadi kader Gerindra," kata Prabowo di kantor DPRD DKI Jakarta, Senin (20/8).

Dia menyebut pihaknya akan mengalah kepada PKS soal posisi Wagub DKI, apabila Anies bersedia menjadi kader partai pimpinan Prabowo Subianto. Tak hanya itu, Prabowo mengatakan, PKS belum melakukan lobi politik guna mengisi kekosongan di pimpinan Jakarta.

"Kalau Pak Anies jadi kader Gerindra, kita legowo. Dia menyatakan hal itu dengan membuat KTA baru," ucap.

Dalam lobi Pilpres 2019, PKS dan Gerindra sepakat Sandiaga mundur dari wagub DKI dan kader Gerindra. Sehingga melahirkan pasangan Prabowo-Sandiaga. Sementara posisi Wagub DKI, nantinya akan diisi oleh PKS.

Baca Selengkapnya »

Seskab pastikan menteri jadi timses Jokowi-Ma'ruf tidak ganggu kerja pemerintah

Jokowi lantik menteri Kabinet Kerja. ©2014 Lintastoday

Beberapa menteri Kabinet Kerja masuk dalam timses Joko Widodo - Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 mendatang. Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, memastikan keterlibatan mereka tidak akan mengganggu kerja sebagai menteri.

"Kalau beberapa menteri kan lebih pada pengarah. Pengarah itu kan mengarahkan, tidak seperti yang di bawahnya ya direktur, tim teknis, dan sebagainya. Sehingga konsentrasi di kementeriannya tidak akan terganggu," jelas Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/8).

Bekas Sekjen PDI Perjuangan ini memastikan menteri yang jadi timses Jokowi-Ma'ruf tidak akan turun langsung ke lapangan untuk berkampanye. Mereka hanya memberikan petunjuk kepada tim pelaksana kampenye sembari menjalankan tugas negara seperti biasa.

"Enggak ada orasi-orasian, menteri kerja saja," tutur dia.

Tak berbeda dengan menteri, Jokowi sebagai Capres juga tidak akan berkampanye besar-besaran seperti pada Pilpres 2014. Pramono mengatakan, Jokowi nantinya tetap fokus bekerja sebagai Kepala Negara.

"Sebagai Presiden incumben beliau menitikberatkan pada kerja yang sudah dilakukan selama ini. Sehingga dengan demikian beliau akan ambil posisi pada kerja seperti biasa, kecuali ya memang debat-debat dan sebagainya," ujarnya.

Hari ini, sekjen parpol Koalisi Indonesia Kerja (KIK) menyerahkan daftar nama Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam daftar tersebut ada beberapa nama menteri Kabinet Kerja yang bergabung dalam timses.

Nama menteri nonpartai yang bergabung dalam tim tersebut yakni Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Moeldoko ditunjuk sebagai salah satu wakil ketua TKN sementara Sri Mulyani masuk ke Dewan Pengarah TKN Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Baca Selengkapnya »

Prabowo-Sandiaga akan bentuk Satgas Agama dalam tim pemenangan

Djoko Santoso di DPP Gerindra. ©2018 Lintastoday

Tim pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Agama, yang akan diisi sejumlah tokoh lintas agama. Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Djoko Santoso.

"Ada Satgas Agama," kata Djoko di Kantor DPP Partai Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, Senin (20/8).

Lalu, saat ditanya apakah Satgas Agama tersebut nantinya juga akan diisi oleh pentolan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab dan Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, dirinya enggan untuk mengungkapkan hal itu.

Dia mengaku akan segera mengumumkan sejumlah nama yang masuk dalam tim pemenangan Prabowo-Sandi setelah disetujui oleh semua partai koalisi yakni PAN, PKS dan Demokrat.

"Saya tidak bersedia untuk mengumumkan, karena nanti kalau terjadi perubahan enggak bagus," ungkapnya.

Dirinya pun menuturkan, pihaknya sedang melakukan pengumpulan beberapa nama yang akan masuk dalam tim pemenangan Prabowo-Sandiaga. Nantinya, nama itu akan dikoordinasikan dengan PAN, PKS dan Demokrat pada 4 September 2018 mendatang.

"(Akan dibawa ke koalisi) Tanggal 4 ya, kami terus update, dan itu diharapkan merupakan mufakat dari seluruh partai koalisi," tuturnya.

Djoko pun mengaku siap untuk maju menjadi Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Sandi pada Pilpres 2019 mendatang.

"Yang jelas siap, orang bertempur mengahadapi peluru saja berani," tandasnya.

Baca Selengkapnya »

Seskab sebut Prabowo belum kirim surat permohonan bertemu Jokowi

Jokowi dan Prabowo naik kuda. ©REUTERS/ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Bakal Calon Presiden (Capres) sekaligus Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto berencana menemui bakal Capres Petahana Joko Widodo. Namun, sampai saat ini Prabowo belum mengajukan surat permohonan pertemuan ke Kementerian Sekretaris Negara.

"Sampai hari ini belum ada (permohonan)," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/8).

Sebelumnya, Prabowo mengaku akan melakukan pertemuan dengan Jokowi. Rencananya pertemuan digelar usai HUT ke 73 RI.

Prabowo menjelaskan alasan ingin menemui Jokowi untuk membangun demokrasi yang baik meski menjadi rival di Pilpres.

"Jadi demikian saya juga pada saatnya kita juga akan minta waktu ke Pak Jokowi kita tetap ingin melaksanakan demokrasi yang dewasa yang baik yang santun supaya demokrasi kita kelihatan sangat matang, dewasa dan sebagainya," kata Prabowo.

15 Agustus lalu, Prabowo menyambangi JK di rumah dinas wakil presiden, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Prabowo mengatakan, dalam pertemuan, mereka hanya bersilaturahim. Selain itu, Prabowo juga meminta restu mantan Ketua Umum Partai Golkar itu, terkait pendaftarannya sebagai capres-cawapres pada Pilpres 2019.

Baca Selengkapnya »

Wakil Ketua KEIN: Saya yakin ekonomi kita bisa tumbuh lebih dari 5,3 persen di 2019

Fraksi PDIP Arif Budimanta. ©2014 Lintastoday

Asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen di tahun depan dinilai cukup realistis dan moderat. Hal ini mengingat ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian dan kondisi di dalam negeri tengah menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres).

Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri (KEIN), Arif Budimanta mengatakan, dinamika ekonomi global memang diperkirakan masih akan berlanjut di tahun depan. Selain itu, konsumsi rumah tangga di dalam negeri juga dinilai belum mampu meningkat signifikan dibandingkan tahun ini.

"Memang ada persoalan dinamika global yang harus kita antisipasi sehingga asumsi yang dikembangkan adalah asumsi yang moderat, dengan melihat kemampuan produksi dan konsumsi yang ada di dalam negeri. Kemudian juga dinamika pasar yg ada di luar negeri," ujar dia dalam Workshop Peningkatan Pendapatan Petani Melalui Peningkatan Akses terhadap Bundling Layanan Keuangan dan Nonkeuangan di Jakarta, Senin (20/8).

Sementara dari sisi ekspor, diperkirakan tidak akan bisa meningkat tajam di tahun depan. Hal ini juga tentunya akan memberikan pengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

"Kalau kita lihat hal lain memang ada kecenderungan demand untuk beberapa komoditas yang berbasis ekspor di Indonesia turun, seperti sawit yang harganya juga turun. Sekarang demand dari luar juga lagi bertempur habis-habisan karena ada perang dagang, jadi ada suasana ketidakpastian yang harus kita respons betul. Itu juga berpengaruh pada proyeksi kita terhadap pertumbuhan ekonomi," jelas dia.

Oleh sebab itu, lanjut Arif, asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen dinilai sebagai target yang moderat. Meski sebenarnya ekonomi Indonesia mempunyai peluang untuk tumbuh lebih tinggi dari angka tersebut.

"Tapi saya yakin apabila pemerintah membangun sinergi dengan dunia usaha, investasi tidak direm karena memasuki tahun politik dan semua berjalan normal, saya yakin kita mampu tumbuh lebih dari 5,3 persen di 2019. Tapi sebagai asumsi dasar dalam penyusunan apbn, angka 5,3 persen itu moderat," tandas dia.

Baca Selengkapnya »

Tsamara Amany wakili PSI jadi juru bicara Jokowi-Ma'ruf Amin

Ketua DPP PSI Tsamara Amani. ©2018 Lintastoday

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie, memastikan Ketua DPP PSI Tsamara Amany menjadi perwakilan dari partainya sebaga juru bicara Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Grace menyebut, Tsamara akan membicarakan isu-isu strategis semasa kampanye.

"Nanti jubir yang akan bicara isu strategis makanya dari setiap partai satu. PSI nanti tunggu pengumuman, kemungkinan Tsamara," kata Grace di Balai Sarbini, Semanggi, Jakarta, Senin (20/8).

Posisi PSI, lanjut Grace, siap ditempatkan dalam direktorat konten. Saat ini, Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf, atau biasa disebut Koalisi Indonesia Kerja (KIK), diketahui memiliki 11 direktorat.

"Kami terlibat, kita komunikasi terus. kami akan memegang direktorat konten belum diumumkan tapi. Tapi kemungkinan besar kami akan memegang direktorat konten jubir juga, jadi kita juga dilibatkan secara aktif," jelas Grace.

Meski partai baru, Grace mengapresiasi kepercayaan segenap partai koalisi yang mempercayakan jabatan kepada partainya tersebut. Dia berharap, kinerja PSI di KIK bisa solid dan menghasilkan peran yang baik.

"Timnya solid bagus. Kita akui belum punya kursi di Parlemen tapi PSI mendapat peran yang signifikan," ujar dia.

Berikut nama-nama 11 direktur di tim kampanye pemenangan Jokowi-Ma'ruf:
1. Direktur Perencanaan
2. Direktur Konten
3. Direktur Komunikasi Politik
4. Direktur Media dan Sosmed
5. Direktur Kampanye
6. Direktur Pemilih Muda
7. Direktur Penggalangan dan Jaringan
8. Direktur Logistik dan APKB
9. Direktur Hukum dan Advokasi
10. Direktur Saksi
11. Direktur Relawan

Baca Selengkapnya »

Cak Imin: Siapa yang nawarin Mahfud MD jadi ketua tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf?

ak Imin saat jadi jurkam kampanye akbar Gus Ipul-Puti di Madiun. ©2018 Lintastoday

Ketua Umum Partai Kebangkitan Nasional (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengomentari kabar Anggota Dewan Pengarah badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD yang menolak menjadi ketua tim pemenangan bakal calon presiden dan wakil presiden Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan KH Ma'ruf Amin. Dia bahkan mengaku tidak pernah mengetahui siapa pihak yang pernah menawarkan Mahfud.

"Saya tidak tahu, siapa yang nawarin Pak Mahfud dan apakah sudah menolak atau menerima saya belum tahu. Siapa yang nawarin juga?," kata Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/8).

Cak Imin juga tidak mempermasalahkan jika Mahfud menjadi ketua tim pemenangan Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019. Namun, kata dia, koalisi Jokowi tetap berharap mantan Ketua MK itu mendukung Jokowi.

"Engga masalah, tahun lalu 2014 juga ada. Tapi ya artinya kalau mau jadi bagian dari Pak Jokowi bagus, itu yang kita harapkan," ungkapnya.

Diketahui, Mahfud MD angkat suara terkait pertemuan dengan Sudirman Said. Menurut Mahfud, pertemuan tersebut sangat biasa dan sudah sering terjadi, meski kini Sudirman berada di kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Gini, Sudirman itu teman saya, saya sering berdiskusi tanpa pemihakan politik dengan siapa pun," kata Mahfud usai menjadi tamu PSI di Balai Sarbini, Semanggi, Jakarta, Senin (20/8).

Mahfud menegaskan tidak ada cikal pertemuan Sudirman untuk menawarkan dirinya bergabung ke Tim Sukses Koalisi Prabowo-Sandiaga. Menurut dia, tugasnya di Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP), adalah menjadi seorang pejabat negara yang netral dan tak berpihak kemana pun.

"Tidak ada tawaran, karena saya berada di BPIP. BPIP ditugaskan presiden untuk menata ideologi, tentu termasuk bagaimana netralitas penyelenggara negara," ujarnya.

Baca Selengkapnya »

Jokowi gandeng KH Ma'ruf Amin, PDIP sindir kubu Prabowo tak bisa main isu identitas

Jokowi-Ma'ruf Amin. ©2018 Lintastoday

Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan isu politik identitas bakal hilang pada Pilpres 2019. Sebab, kini calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) menggandeng tokoh ulama KH Ma'ruf Amin.

"Pak Ma'ruf bisa menjawab politik identitas. Sementara selamat tinggal politik identitas," kata Andreas dalam diskusi di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (20/8).

Dia menyindir kubu lawan mereka yang tak lagi bisa memainkan isu politik identitas. Menurutnya, kalau sampai dimainkan malah menjadi bumerang.

"Siapa yang bahas politik identitas jadi boomerang, artinya kubu pak Ferry (Waketum Gerindra Ferry Julianto) kehilangan isu. Kehilangan isu untuk bicara politik identitas," imbuhnya.

Pernyataan Anreas itu langsung menuai reaksi dari Ferry. Politisi Gerindra itu membantah menggunakan politik identitas dalam menyerang lawan. Hal itu, kata dia, dibuktikan dengan Gerindra pernah mengusung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam Pilkada 2012.

Menurutnya, politik identitas tidak dipahami secara utuh. Dia menjelaskan hal tersebut muncul saat Pilkada DKI Jakarta 2014 lalu. Ahok, kata Ferry, banyak tak disukai lantaran melakukan penggusuran dan proyek pembangunan reklamasi yang merugikan.

Lantas, dinamika berkembang sampai pada kasus penistaan agama dalam pidatonya di pulau Pramuka.

"Puncaknya adalah Basuki sebagai kepala daerah masuk ke ranah agama orang lain. Di situ isu primordial muncul dan jadi protes dan demontrasi," imbuhnya.

Padahal menurutnya, politik identitas itu wajar dipakai dalam politik. Dia mencontohkan pemilihan presiden di Amerika Serikat dimana Obama maju mewakili kulit hitam dan Donald Trump dengan kebijakan anti imigran.

"Padahal isu agama, suka dan ras itu wajar di negara lain. Yang di kita tidak setuju adalah kekerasan verbal menggunakan itu. Kita tidak setuju. Tapi itu SARA di semua negara lazim digunakan," katanya.

Baca Selengkapnya »

Djoko Santoso diajukan pimpin timses Prabowo bukan untuk saingi kubu Jokowi

antan Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso. ©2014 Lintastoday

Kubu bakal calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno berencana memilih Mantan Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso menjadi ketua tim pemenangan kampanye. Nama Djoko juga sudah disetujui salah satu koalisi Prabowo-Sandi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Menurut Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid keberadaan Djoko bukan untuk mengimbangi koalisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memiliki dua Jenderal seperti Moeldoko dan Luhut Binsar Pandjaitan. Dia mengaku, Djoko Santoso sebagai ketua tim pemenangan hanya untuk memaksimalkan kinerja tim pemenangan.

"Engga-enggak. Justru kami enggak berpikir itunya yang kami berpikirnya adalah sepenuhnya tadi bahwa kami menginginkan bahwa ini betul-betul bisa mobile bisa maksimal tapi juga sekaligus dengan sebuah penegasan agar justru NKRI tetap terjaga supaya kampanye maupun aksi menuju pilpres itu tidak melenceng dari pada tujuan," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/8).

Menurut Hidayat, jika Jokowi menunjuk purnawirawan TNI sebagai ketua tim pemenangan maka tidak menjadi masalah bagi kubu Prabowo. Sebab, itu adalah hak Jokowi sebagai bakal calon presiden.

"Pak Moeldoko atau Luhut Binsar Pandjaitan atau siapapun yah kita tentukan saja. Itu hak Jokowi untuk menentukan siapa kepala ketua ketua timsesnya," ungkapnya.

Wakil Ketua MPR ini melanjutkan, jika kedua tim pemenangan berasal dari TNI maka mereka akan saling berlomba-lomba untuk menciptakan Pilpres 2019 yang sehat. Serta tanpa saling menjatuhkan.

"Mereka akan membuktikan, berlomba-lomba membuktikan bahwa mereka adalah sapta marga sesungguhnya dan karenanya tidak membolehkan untuk mengarahkan pilpres ini menjadi ajang untuk melemahkan negara, apalagi untuk memberikan intro pada pihak asing untuk menjatuhkan indonesia untuk kemudian membuat anak bangsa saling bertikai. TNI pasti tidak akan ke situ," ucapnya.

Baca Selengkapnya »