Friday 31 August 2018

Fahri Hamzah dipanggil Polda Metro Jaya. ©2018 Lintastoday

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai momen pelukan antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto bersama atlet pencak silat Hanifan Yudani Kusumah memunculkan kerinduan dari masyarakat agar panasnya suasana politik di Pilpres 2019 selesai. Namun, Fahri meminta masyarakat berhenti berharap keributan akibat persaingan kubu Jokowi dan Prabowo akan usai, terutama jelang Pilpres 2019.

"Ada semacam kerinduan ya, melihat keributan ini diakhiri. Pertama sebagai masyarakat demokrasi jangan pernah bermimpi bahwa keributan akan berhenti," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/8).

Bagi Fahri, keributan antara dua kubu jelang Pilpres 2019 tak bisa dihindarkan. Sehingga, mustahil bagi kubu Jokowi dan Prabowo berdamai sebelum 'berperang'.

"Tapi ada kerinduan orang, sehingga ketika melihat Pak Prabowo dan Pak Jokowi berpelukan, ada yang mengatakan 'bisa enggak damai seperti ini terus?'. Itu mustahil," ujarnya.

Fahri mengibaratkan pertarungan di Pilpres 2019 seperti pertandingan pencak silat. Dua atlet pencak silat akan saling bertarung sesuai batasan-batasan permainan.

"Pemimpin ini sama seperti kita nonton pencak silat juga. Antara pesilat yang sana dan sini tahu pukulan-pukulannya punya dimensi. Karena pencak silat itu unsur antara seni dan bela diri. Dia tahu ada batas-batas dalam permainan," jelasnya.

"Tidak boleh memukul bagian bawah, bagian tertentu, tidak boleh meneruskan serangan kalau orang sudah jatuh. Jadi pemain tahu batasnya. Tapi kadang-kadang penontonnya yang enggak tahu batas," sambung Fahri.

Venue Pencak Silat Asian Games di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) menjadi saksi sejarah. Gegap gempita suporter Indonesia menyaksikan pemandangan yang langka terjadi. Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto, sama-sama memeluk atlet pencak silat Indonesia Hanifan Yudani Kusumah. Momentum itu terjadi setelah Hanifan memastikan meraih emas di cabang olah raga pencak silat untuk kategori Single Men Class 55kg-60kg .

Setelah ditetapkan sebagai pemenang dalam pertandingan melawan atlet Vietnam, Hanifan berlari dengan mengibarkan bendera merah putih. Dia meluapkan kegembiraan dan rasa haru serta kebanggaan.

Setelah berlari, Hanifan naik ke kursi VVIP. Di sana dia disambut bangga oleh Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Prabowo Subianto, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Menko PMK Puan Maharani, dan chef de mission atau ketua kontingen Indonesia Syafruddin.

Di sini pemandangan langka terjadi. Hanifan mendapat ucapan selamat dari Presiden Jokowi. Setelah itu, Hanifan memeluk erat Prabowo Subianto. Menyaksikan itu, Jokowi memberi tepuk tangan.

Tiba-tiba, Hanifan memeluk Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto. Pelukan ketiganya diselimuti bendera merah putih yang dibawa Yudani. Ekspresi Jokowi dan Prabowo menyiratkan keduanya tak menyangka bakal mendapat pelukan hangat dari Hanifan.

Baca Selengkapnya »

Jaksa tangkap buron korupsi pengadaan lahan gardu PLN

Syamsir pelaku korupsi lahan gardu. ©2018 Lintastoday

Seorang lagi buronan ditangkap tim intelijen kejaksaan di Sumut. Kali ini mereka meringkus Syamsir (62), terpidana korupsi pembebasan lahan pembangunan gardu induk PLN di Galang, Deli Serdang.

"Yang bersangkutan ditangkap tim intelijen Kejari Deli Serdang di-back up intelijen Kejati Sumut di rumahnya di Desa Sialang, Galang, pada Kamis (30/8) sekitar pukul 12.40 Wib," kata Sumanggar Siagian, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Jumat (31/8).

Syamsir merupakan mantan Kepala Desa Petangguhan, Kecamatan Galang, Deli Serdang, Sumut. Dia dinyatakan terbukti secara secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pembebasan lahan pembangunan proyek gardu induk PT. PLN (Persero) 275 KV di Desa Petangguhan, Kecamatan Galang.

Hukuman yang dijatuhkan kepada Syamsir sudah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No: 113 K/Pid.Sus/2014 tanggal 27 Agustus 2014, dia dihukum 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan. Dia juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara Rp 15 juta.

Namun setelah dipanggil untuk dieksekusi, Syamsir mangkir. Dia dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Tim intelijen Kejari Deli Serdang kemudian melakukan operasi penangkapan.

"Pelaksanaan operasi intelijen pengamanan DPO berjalan dengan aman dan sangat kooperatif, tanpa perlawanan apa pun. Selanjutnya yang bersangkutan dibawa dan dieksekusi langsung ke Lapas Lubuk Pakam untuk menjalankan putusan Mahkamah Agung," tutup Sumanggar

Baca Selengkapnya »

Cerita warga puluhan tahun hidup dalam gelap di tengah megahnya Kabupaten KarawangCerita warga puluhan tahun hidup dalam gelap di tengah megahnya Kabupaten Karawang

Desa belum dapat aliran listrik di Karawang. ©2018 Lintastoday

Di tengah modernisasi pembangunan Kabupaten Karawang, ternyata masih ada perkampungan yang tak bisa menikmati fasilitas penerangan. Salah satunya wilayah Kecamatan Teluk Jambe Timur.

Dua desa di sana terpaksa menjalani kehidupan di tengah kegelapan. Mereka masih menggunakan alat penerangan berupa lampu tempel.

Marni (53), warga Kampung Sarijaya, Desa Puseur Jaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur menceritakan, sejak tinggal di daerah itu belum pernah merasakan aliran listrik yang menerangi rumah mereka. Marni sudah tinggal di desa itu sejak usia 8 tahun. Bayangkan saja puluhan tahun dia hidup gelap gulita.

"Dari dulu memang begini, tidak ada listrik di sini mah. Dari saya masih kecil usia 8 tahun sampai sekarang punya cucu," keluh Marni, Jumat (31/8).

Bila malam tiba, daerahnya gelap gulita. Bagi yang memiliki keuangan dan tingkat ekonomi lebih, biasanya menggunakan mesin diesel dengan bahan bakar solar.

"Yang tidak punya uang seperti kita mah ya lampu tempel saja," tutur Marni.

Tidak jauh berbeda dengan di perkampungan Marni, Kampung Kalihurip Pajaten, Desa Sirnabaya, Kecamatan Telukjambe Timur, juga mengalami kondisi serupa.

Masuran, kepala desa setempat tak menampik kondisi itu. Menurutnya, sudah puluhan tahun masyarakat di sana tak pernah tersentuh aliran listrik dari PLN.

"Di desa ini ada 128 kepala keluarga. Selama ini kami seluruh warga sudah berpuluh tahun tidak pernah mendapatkan lampu penerangan listrik, sehingga pada malam hari daerah kami gelap gulita. Kalau pun ada mau pasang lampu penerangan listrik harus menyediakan biaya pasang sekitar 3,8 jutaan," jelas Masuran.

Masuran miris dengan kondisi daerahnya. Sebab di balik kemegahan Karawang yang dikenal sebagai Kota Industri dan penopang Ibu Kota justru ada kisah memilukan dialami warganya.

"Sudah puluhan tahun tidak ada penerangan listrik PLN,warga terpaksa pakai penerangan seadanya," katanya.

Saat dikonfirmasi, Wakil Bupati Karawang, Ahmad Zamaksary, hanya meminta warga bersabar. Sebab mekanisme dan aturan harus terlebih dahulu dilaksanakan.

"Kondisinya sangat memprihatinkan warga kampung, selama puluhan tahun belum mendapatkan penerangan listrik PLN," kata Ahmad Zamaksary.

Zamaksary juga sempat menemui warga yang daerahnya belum mendapat listrik.

Pihak Pemerintah Daerah Karawang telah berkoordinasi dengan PLN agar melakukan survey. Selanjutnya pihak PLN dan Perhutani bersama warga akan dibuatkan pernyataan bersama dan Perhutani juga sudah sepakat akan memberikan lahan milik negara.

"Benar pak, seluruh warga sudah sepakat bahwa kebun ataupun lahan maupun tanaman yang akan ditebang bila menghalangi tongga listrik yang akan dipasang. Bahkan seluruh warga akan bergotong royong akan swadaya pemasangan jaringan baru," katanya.

Dia menjanjikan warga segera mendapatkan aliran listrik tahun ini. "Sabar, yang pastinya dalam tahun ini 2018, akan dialiri lampu penerangan. Tapi kita kan tunggu proses kerjasama semua pihak," ucapnya.

Baca Selengkapnya »

Tak terbukti, Bawaslu hentikan kasus dugaan mahar politik Sandiaga

Bawaslu. ©2012 Lintastoday

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI) memutuskan tidak menindaklanjuti laporan dugaan mahar politik Rp 1 triliun dari bakal cawapres Sandiaga Uno ke PAN dan PKS. Dalam putusannya, Bawaslu menyatakan dugaan tersebut tidak dapat dibuktikan secara hukum.

"Bahwa terhadap pokok laporan nomor 01/LP/PP/RI/00.00/VIII/2018 yang menyatakan diduga telah terjadi pemberian imbalan berupa uang oleh Sandiaga Uno kepada PAN dan PKS pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat dibuktikan secara hukum," ujar Ketua Bawaslu Abhan dalam keterangan resminya, Jumat (31/8).

Bawaslu juga memutuskan bahwa tidak ada dugaan pelanggaran Pemilu dalam kasus tersebut. Keputusan ini diambil Bawaslu setelah memeriksa pelapor dan saksi.

"Setelah melakukan pemeriksaan kepada Pelapor dan dua Saksi Bawaslu melakukan kajian terhadap laporan yang disampaikan oleh Saudara Frits Bramy Daniel dengan kesimpulan berikut," jelas Abhan.

Sebelumnya, Federasi Indonesia Bersatu melaporkan bakal cawapres Sandiaga Uno ke Bawaslu. Mereka melaporkan Sandiaga terkait cuitan Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief soal tudingan pemberian mahar Rp 500 miliar ke PKS dan PAN.

Andi Arief menulis sejumlah kritikan keras terhadap Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto di akun Twitter-nya. Dalam cuitannya tersebut, dia menyebut sejumlah partai politik, termasuk PKS.

Baca Selengkapnya »

Soekarwo dan Sutiaji raih penghargaan Kepala Daerah Inovatif 2018

Soekarwo dan Sutiaji. ©2018 Lintastoday

Gubernur Jawa Timur, Soekarwo dan Wali Kota Malang (Plt) Sutiaji meraih penghargaan Kepala Daerah Inovatif (KDI) 2018. Penghargaan disampaikan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Soni Soemarsono, dalam proses malam penganugerahan di Pantai Losari Makassar, Kamis (30/8) malam.

"Penghargaan ini terwujud karena partisipasi masyarakat dan dukungan semua elemen yang ada di kota Malang," kata Sutiaji dalam rilis yang diterima Jumat (31/8).

Hasil penjurian menempatkan 4 Gubernur, 12 Walikota dan 19 Bupati sebagai Kepala Daerah kategori inovatif. Di Jawa Timur, KDI diberikan kepada Gubernur Soekarwo dan Walikota Malang (Plt) Sutiaji.

Kata Sutiaji, Kota Malang berkomitmen mewujudkan kualitas layanan yang baik dan terukur. Lebih penting lagi, menguatkan kondusifitas daerah, seiring menggerakkan simpul-simpul ekonomi kreatif menjadi kekuatan untuk meningkatkan daya saing serta potensi investasi.

Pola mendengar dan menyapa secara langsung menjadi kekuatan bagi Walikota Malang terpilih masa bhakti 2018-2023 dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat.

Dirjen Otda, Soni Soemarsono menegaskan bahwa kepala daerah mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan program inovatif. Karena itu, kepada Kepala Daerah harus juga berani dalam berinovasi.

"Perlu saya nyatakan, karena bertindak inovatif itu kadang dilakukan dengan pemikiran serta tindakan yang tidak biasa dan di luar rutinitas. Faktanya banyak yang nggak berani bergerak karena khawatir serta takut dikriminalisasi," ujar Soni Soemarsono.

Ditegaskan, kegagalan sebuah proyek inovasi bukan sebuah kerugian bagi negara. Karenanya Pemerintah telah mengeluarkan PP 38/2017, yang memberikan perlindungan kepada kepala daerah untuk berinovasi.

"Jadi rekan-rekan Kepala Daerah jangan gamang, bekerja tidak biasa akan mendorong akselarasi kemajuan," imbuhnya.

Penghargaan Kepala Daerah Inovatif digagas dan diselenggarakan sejak 2014. Diharapkan menjadi agenda tahunan, agar muncul secara masive gerakan inovatif dari daerah-daerah.

Baca Selengkapnya »

Bertentangan dengan ideologi, penghuni ponpes di NTB tolak pemilu

Ilustrasi Pilkada. ©2015 Lintastoday

Ratusan penghuni salah satu pondok pesantren (Ponpes) di Desa Pungkak, Kecamatan Unteriwis, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat menolak ikut dalam Pemilu 2019. Ketua KPU Kabupaten Sumbawa Syukri Rahmat menjelaskan Ponpes Imam Syafi'i yang memiliki santri lebih dari 100 orang tidak mau menggunakan hak pilihnya.

"Sebenarnya, bukan kali ini saja. Pada Pilkada NTB 2018 juga mereka tidak gunakan hak pilihnya. Bahkan, bisa kami katakan, sudah 10 tahun persoalan ini terjadi," katanya seperti dilansir dari Antara, Jumat (31/8).

Dia mengatakan, KPU sudah berusaha semaksimal mungkin melakukan pendekatan bersama jajaran, bahkan melibatkan aparat kepolisian, bertemu ustaz yang ada di ponpes tersebut. Malah, ustaz tersebut menyampaikan alasan kaitan dengan ideologi karena tidak direkomendasikan Islam berpolitik.

"Katanya anti terhadap Pemilu. Padahal, komunikasi kami dengan ustaz sangat baik. Bahkan, saya ini juga bagian ormas di Sumbawa, bahkan teman-teman polisi, TNI malah BIN sudah paham akan semua itu," jelasnya.

Syukri menjelaskan, jumlah pemilih yang masuk DPT di Kabupaten Sumbawa sebanyak 326.182 pemilih. Tetapi, dari jumlah itu ada yang tidak mau menggunakan hak pilih lantaran kuat ideologinya.

Sementara itu, Ketua KPU NTB Lalu Aksar Ansori menegaskan, pihaknya sudah berusaha memfasilitasi supaya terdaftar dalam DPT. Lantas ketika tidak mau menggunakan hak pilih, kembali lagi terhadap bersangkutan.

Aksar memaparkan ada beberapa titik terkait adanya masyarakat enggan gunakan hak pilih seperti di Penatoi, Kota Bima, kemudian salah Pondok Pesantren (Ponpes) di Sumbawa dan di Kecamatan O'o Kabupaten Dompu juga enggan unggul menggunakan hak pilihnya.

"Ini selalu jadi isu bahwa ada kelompok masyarakat tidak ingin gunakan hak pilih karena paham berbeda dengan masyarakat umum lainnya," ujarnya.

Dirinya meminta kepada semua pihak, untuk bersama-sama memberikan layanan dan solusi, di masyarakat tempat yang sering menjadi isu tidak mau menggunakan hak pilihnya. Pada satu sisi, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) NTB M Khuwailid menegaskan, pada prinsipnya KPU harus mendata masyarakat yang sudah memenuhi syarat mendapatkan hak pilih.

Soal adanya ponpes, juga ratusan masyarakat tidak mau menggunaan hak pilih, merupakan tugas KPU untuk meyakinkan kelompok-kelompok tersebut supaya menggunakan hak pilihnya. "Selain tugas KPU, juga tugas bersama. Namun, KPU punya tugas utama dalam meyakinkan mereka, sehingga mau menggunakan hak pilihnya," tutupnya.

Baca Selengkapnya »

4 Hal mengejutkan terjadi di Asian Games 2018

Asian Games 2018. ©2018 Lintastoday

Pagelaran Asian Games 2018 tak lama lagi akan berakhir. Di detik-detik terakhir ini para atlet masih terus berjuang untuk mengumpulkan medali demi mengharumkan nama bangsa.

Di sisi lain, banyak hal-hal mengejutkan terjadi di Asian Games 2018. Tentu ini membuat bangga dan bahagia masyarakat Indonesia. Berikut hal-hal mengejutkan tersebut.

1. Pertemuan Jokowi dan Prabowo
Venue Pencak Silat Asian Games di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) menjadi saksi sejarah. Gegap gempita suporter Indonesia menyaksikan pemandangan yang langka terjadi. Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto, sama-sama memeluk atlet pencak silat Indonesia Hanifan Yudani Kusumah. Momentum itu terjadi setelah Yudani memastikan meraih emas di cabang olah raga pencak silat untuk kategori Single Men Class 55kg-60kg .

Setelah ditetapkan sebagai pemenang dalam pertandingan melawan atlet Vietnam, Yudani berlari dengan mengibarkan bendera merah putih. Dia meluapkan kegembiraan dan rasa haru serta kebanggaan. Setelah berlari, Yudani naik ke kursi VVIP.

Tiba-tiba, Yudani memeluk Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto. Pelukan ketiganya diselimuti bendera merah putih yang dibawa Yudani. Ekspresi Jokowi dan Prabowo menyiratkan keduanya tak menyangka bakal mendapat pelukan hangat dari Yudani. Seisi venus pencak silat mendadak heboh. Apalagi Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto bakal bertarung dalam Pemilihan Presiden 2019 mendatang.

2. Target raih emas terlampaui
Hingga saat ini, Indonesia masih berada di posisi keempat perolehan medali emas terbanyak pada Asian Games 2018. Indonesia sudah mengumpulkan puluhan medali emas dari berbagai cabang olahraga.

Perolehan emas ini telah melampaui target. Sebab Indonesia menargetkan hanya memboyong 16 medali emas dari pesta olahraga terbesar se Asia tersebut. "Menurut saya target 16 emas yang sudah kita tentukan ini insya Allah terlampaui. Optimis!" kata Jokowi usai membesuk Presiden ketiga RI Bachruddin Jusuf Habibie di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Senin (27/8).

3. Raihan emas terbanyak sepanjang Asian Games
Indonesia patut berbangga dengan atlet-atlet yang dimiliki pada Asian Games 2018. Atas prestasi mereka, Indonesia mendapatkan puluhan medali emas. Sepanjang sejarah Asian Games baru pertama kalinya Indonesia memboyong puluhan medali emas.

Misalnya saja pada Asian Games 2006 di Doha, Indonesia hanya mengantongi dua medali emas dari cabor bulu tangkis dan boling. Kemudian pada 2010 di Guangzhou empat medali emas dari perahu naga tiga dan bulu tangkis satu. Sedangkan pada Asian Games 2014 di Incheon meraih empat dari cabor atletik, bulu tangkis dan wushu.

4. Pencak Silat paling banyak boyong emas
Pencak Silat Indonesia menjadi cabang olahraga (cabor) peraih terbanyak medali emas pada Asian Games 2018. Indonesia meraih 14 emas dari cabor ini dan hanya gagal dua di dua nomor yang dipertandingkan.

Perolehan sementara Indonesia mengantongi 30 emas, 22 perak dan 37 perunggu pada Asian Games ini. Dengan perolehan tersebut posisi Indonesia berada di urutan ke empat setelah China, Jepang dan Korea.

Baca Selengkapnya »

Relawan Team Alpha target Jokowi-Ma'ruf menang 75 persen di Bali, NTB & NTT

Team Alpha Target. ©2018 Lintastoday

Ratusan relawan meluncurkan sekaligus mendeklarasikan Team Alpha Zona 5 untuk mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 mendatang. Acara itu digelar di Hotel Harris Sunset Road, Kuta, Badung, Bali, Kamis (30/8).

Putu Parwata selaku Ketua team Alpha Zona 5 yang meliputi Bali, NTB dan NTT, menjelaskan bahwa dengan terbentuknya tim tersebut tentu target awal adalah untuk memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019.

"Tim nasional Alpha sudah membentuk relawan yang unsurnya adalah anggota dan pimpinan DPRD Kabupaten di seluruh Indonesia, dan dari 416 (Kabupaten) itu salah satunya adalah kami, di Bali, NTT, NTB di zona lima," ucap Putu Parwata, yang juga Ketua DPRD Kabupaten, Badung, Bali.

Menurut Parwata, dengan adanya tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin, yang tergabung dalam 6 koalisi Partai sangatlah optimis untuk memenangkan Pilpres di 2019 mendatang.

"Kami di di DPRD Kabupaten serta pimpinan dan anggotanya juga membentuk tim yang sangat spesifik untuk memenangkan Jokowi ini. Jadi kami ini akan langsung masuk kepada titik grassroots dan menangkan Jokowi-Ma'ruf Amin di 2019 ini tugas kami di zona 5. Target minimal 75 persen di 3 provinsi yaitu Bali, NTT dan NTB," tutup Parwata.

Baca Selengkapnya »

Pemkot Solo luncurkan layanan mobil derek gratis

Pemkot Solo luncurkan layanan mobil derek gratis. ©2018 Lintastoday

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo meluncurkan fasilitas mobil derek gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. Mobil derek gratis mulai dioperasikan mulai Rabu (29/8) kemarin, setelah diujicobakan selama sebulan.

Kepala Seksi Penataan Pengendalian dan Operasional, Dinas Perhubungan Kota Solo, Agus Purnomo mengatakan meskipun sempat mendapatkan protes dari sejumlah pengusaha derek, layanan tersebut tetap dipatenkan. Apalagi layanan tersebut juga dimaksudkan untuk penegakan aturan perparkiran.

Menurut Agus, armada untuk layanan derek gratis bernama Larisa tersebut sebenarnya telah siap sejak pertengahan 2017 lalu. Namun lantaran perlu ada modifikasi untuk memaksimalkan pelayanan, baru bisa digunakan awal tahun 2018. Itupun hanya untuk penindakan pelanggaran parkir di kota bengawan.

"Layanan ini kita berikan 24 jam non stop dan bisa melayani bantuan derek untuk seluruh wilayah kota Solo. Untuk luar kota tidak kami layani," ujar Agus, Kamis (30/8).

Agus menjelaskan, untuk luar kota memang tidak dilayani, dengan alasan untuk memberikan kesempatan bagi pengusaha derek swasta. Untuk masyarakat yang akan menggunakan jasa layanan ini, masyarakat bisa menghubungi call center di nomor 08221000059.

"Tim kami akan menindaklanjuti, pemohon tinggal menandatangani nota kesepakatan, khususnya perihal kerusakan tidak ditanggung penyedia layanan derek," jelas Agus.

Lebih lanjut Agus menerangkan, dalam masa percobaan selama sebulan, tercatat ada 9 permintaan layanan derek di dalam kota Solo. 5 permintaan dengan alasan mogok, 3 kecelakaan dan 1 untuk pengiriman kendaraan.

Jika disaat bersamaan ada permintaan yang masuk, pelayanan akan diberikan berdasarkan tingkat kebutuhan dan kegawatdaruratan permohonan layanan tersebut.

"Semua akan dilayani dengan baik dengan catatan beban derek tidak lebih dari 10 ton," katanya.

Agus berharap, 1 armada derek yang dimiliki Dishub tersebut mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, tahun 2019 pihaknya akan mendatangkan sebuah mobil derek lainnya dengan kapasitas beban yang lebih tinggi.

"Harapannya setiap kecamatan memiliki satu mobil derek yang dioperasikan, agar pelayanan di masyarakat makin merata dan bisa dirasakan banyak orang," tutupnya.

Baca Selengkapnya »

Tersangka kasus Karhutla di Kalbar bertambah lagi jadi 36 orang

Ilustrasi Kebakaran Hutan. ©2015 Lintastoday

Kepolisian di Kalimantan Barat, hari ini kembali menetapkan 1 tersangka kebakaran hutan dan lahan sejumlah daerah di Kalbar. Dengan begitu, jumlah tersangka menjadi 36 orang dari sebelumnya 35 orang.

Penegakan hukum terus dilakukan kepolisian dengan menjerat sanksi pidana bagi para terduga pembakar hutan dan lahan. Tujuannya, untuk membuat jera para pelaku.

Sampai dengan hari ini, tercatat ada 26 laporan polisi, dengan 36 tersangka yang terdiri dari 30 laki-laki, dan 6 perempuan. Enam belas di antaranya ditahan.

"Dua meninggal dunia di lokasi kejadian yang terpapar asap dan api. Sedangkan 18 orang lainnya, tidak ditahan," kata Kapolda Kalimantan Barat Irjen Didi Haryono, dalam keterangan tertulis, Kamis (30/8).

Informasi itu, diutarakan Didi, saat menerima asistensi Kalemdikpol Polri Komjen Unggung Cahyono, di aula Tribrata Mapolda Kalbar, pagi tadi.

Didi menerangkan, sejak Februari 2018 lalu, hingga memasuki medio Juni-Juli setiap tahunnya memang memasuki musim kemarau. Polri dan TNI di Kalbar menurut dia, telah melakukan ragam himbauan, sosialisasi dalam upaya penanggulangan Karhutla.

"Sampai yang terakhir kita bersama keroyokan melakukan pemadaman titik-titik api," ujar Didi.

Dalam kesempatan itu, Unggung menerangkan, agar lebih memberdayakan Polsek, dengan mengedepankan bahwa keberadaan Bhabinkamtibmas di desa-desa, untuk mengoptimalkan 4 pilar mengelola Kamtibmas. Di Kalbar, menurut Unggung, sudah berjalan baik dalam hal penanggulangan Karhutla.

"Mereka (Bhabinkamtibmas) berada di tengah masyarakat, yang melaksanakan kegiatan operasional kepolisian," ujar Unggung.

Baca Selengkapnya »

Selain uang Rp 1,5 miliar, atlet peraih medali ems Asian Games dihadiahi rumah

Jonathan Christie raih emas. ©2018 Lintastoday

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimulyono memastikan para atlet peraih medali emas di Asian Games akan mendapat rumah gratis dari pemerintah. Menurut Basuki, hadiah itu diberikan sebagai apresiasi pemerintah atas prestasi diraih atlet dapatkan dalam ajang olahraga se-Asia ini.

"Di samping (bonus) Rp 1,5 miliar, dapat rumah," kata Basuki di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Kamis (30/8).

Basuki mengatakan, rumah cuma-cuma bagi atlet peraih emas itu bertipe 36. Nantinya rumah tersebut dibangun sesuai domisili atlet tersebut.

"Setiap yang dapat medali emas dapat rumah tipe 36. Tergantung kampungnya di mana. Lokasinya menyesuaikan dia," ucap Basuki.

Sementara untuk harga rumah, Basuki mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan Rp 70 juta hingga Rp 100 juta setiap rumah. Tergantung lokasi dibangunnya rumah tersebut.

"Ya bagus bos. Yang lain (untuk nelayan) juga bagus sih. Podo wae. Ini lebih bagus lah," ungkap Basuki.

Menurut Basuki, pemberian rumah gratis bagi atlet peraih medali emas merupakan ide dari Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Saya diperintakan Pak Wapres begitu, oke. Yang nelayan dikasih, yang perbatasan dikasih, ini kok yang berprestasi enggak dikasih? Gitu," kata Basuki.

Namun, Basuki mengaku pembangunan rumah gratis tersebut masih dalam tahap pembahasan. "Kalau 2018 masih ada program alocated, kalau enggak 2019. Anggarannya, rumah khusus ada, rumah susun ada, enggak banyak kok," tandas dia.

Baca Selengkapnya »

PBNU tentukan posisi Rais Aam setelah KPU tetapkan Ma'ruf sebagai Cawapres

Maruf Amin di Kantor PBNU. ©2018 Lintastoday

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siraj menegaskan tak ada pembahasan soal pengganti Rais Aam KH Ma'ruf Amin dalam konsolidasi nasional Nahdlatul Ulama malam ini. Menurutnya, pembahasan soal Rais Aam baru dilangsungkan usai KH Ma'ruf Amin ditetapkan KPU sebagai calon wakil presiden.

"Kalau sudah jadi (secara resmi). Ini kan masih bakal Cawapres, tunggu sampai tanggal 23 September," ujar Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siroj di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Kamis, (30/8).

Bila sudah tetap, lanjut Said, PBNU secara nasional akan menghelat konsolidasi kembali. "Ya ada (ada konsolidasi lain)," singkat dia.

Senada, Ma'ruf menimpali ihwal polemik Rais Aam. Menurutnya pergantian Rais Aam ada AD/ART dalam kepengurusan PBNU.

"Saya kira di NU kan ada AD ART, kalau sudah ditetapkan, tentu saya harus menyerahkan tugas kepada wakil Rais Aam sebagai pejabat, saya kira ada mekanismenya," terang Ma'ruf.

Baca Selengkapnya »

Sukses di Asian Games 2018, Jonatan-Ginting fokus ke turnamen BWF

Jonatan Christie. ©2018 Lintastoday/Inasgoc/Antara

Merebut medali emas dan perunggu di Asian Games 2018, tak berarti membuat tunggal putra bulutangkis Indonesia, Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting terbebas dari tantangan yang lebih besar. Sang pelatih tunggal putra, Hendry Saputra, yakin konsistensi akan jadi tantangan terbesar bagi kedua pemain ini.

Jonatan sukses merebut emas dari nomor bulutangkis perorangan setelah mengalahkan pemain Chinese Taipei, Chou Tien Chen, di final, sementara Ginting terpaksa puas meraih perak setelah kalah dari Tien Chen di babak semifinal.

"Konsisten. Ini yang paling utama dan paling menantang. Konsisten dari segi prestasi dan bagaimana mengelola keadaan dirinya sendiri. Kalau suatu saat peringkat dia naik, tapi tidak bisa jaga pikiran, jaga fisiknya, tekniknya, mainnya, otomatis akan drop juga. Nah, itu tugas saya untuk membantu," kata Hendry lewat situs PBSI.

Konsistensi masih jadi pekerjaan rumah bagi Jonatan dan Anthony. Dua pemain tersebut kerap kalah dari pemain nonunggulan pada turnamen dunia BWF. Bahkan, beberapa kali mereka tersingkir di babak pertama maupun kedua. Konsistensi tersebut bakal dibuktikan Jonatan dan Ginting saat kembali menjalani beberapa turnamen sepanjang tahun ini.

"Ke depan ada tiga turnamen yang harus diikuti di Jepang, China, dan Korea Selatan. Dalam pekan ini kami akan memulihkan diri dulu. Mereka sudah delapan kali tanding selama Asian Games, tak pernah dilakukan Jonatan dan Ginting kalau tidak salah. Kalau di turnamen world tour, sampai final hanya lima kali main," ujar Hendry.

"Saya harus jujur mengatakan dalam beberapa hari ke depan mereka butuh refreshing dulu, pikirannya, ototnya, sampai pulih baru saya coba fokus ke tiga turnamen itu. Target tiga-empat hari harus cepat balik kondisinya. Soal latihan, tetap ada, besok sudah mulai latihan lagi. Hanya disesuaikan dengan kondisi mereka," kata Hendry tentang kondisi Jonatan dan Ginting.

Baca Selengkapnya »

Thursday 30 August 2018

Neno Warisman. Lintastoday

Managing Director Lion Air Group, Daniel Putut Kuncoro Adi mengatakan, aksi Neno Warisman berbeda dengan yang dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Hal itu terkait viralnya video Neno yang menggunakan mikrofon atau public announcement untuk meminta maaf kepada para penumpang Lion Air JT 297.

"Jika ada yang ingin menggunakan PA, ada proses perizinannya yang diketahui oleh kantor pusat," kata Daniel di Kantor Lion Air Tower, Jakarta Pusat, Kamis (30/8).

Menurutnya, aksi dilakukan Neno melanggar prosedur. Sebab, jika seseorang ingin menggunakan mikrofon harus mendapatkan izin terlebih dari pihak kantor pusat Lion Air.

"Jadi kita menilai satu urgensi satu moment atau event. Itu semua proses perizinan oleh disetujui oleh kantor pusat seperti penerbangan umroh, dalam penerbangan itu biasanya pimpinan travel membacakan doa-doanya. Penerbangan ke China namanya ada penerjemah, tapi itu bisnis proses yang sudah kita planing, kalau ini kan di luar planing," jelasnya.

"(Izinnya) ke pilot informan, pilot informan juga menanyakan, paling enggak managemen. Harusnya kalau kejadian itu pilot informan yang paling berwenang memberikan pengumuman, bagaimanapun kondisi di dalam peswat," sambungnya.

Hal itu pun ia jelaskan karena aksi Neno pernah dilakukan sebelumnya oleh Susi yang bicara menggunakan mikrofon pada 21 April 2018. Namun, acara ini sudah direncanakan sebelumnya yaitu Kartini Flight dalam rangka menyambut Hari Kartini.

"Selamat pagi, Assalamualaikum Wr. Wb. Saya Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan, selamat datang di Garuda Kartini Flight Indonesia. Selamat memperingati Hari Kartini untuk seluruh wanita Indonesia. Marilah kita bersama menebarkan semangat dan berkarya untuk negara Republik Indonesia. Selamat Hari Kartini," ujar Susi, Sabtu (21/4).

Dengan adanya kejadian seperti itu, pihak Lion Air melakukan pemeriksaan secara internal terhadap Kapten Djoko Timboel Sumbodo beserta enam orang crew pesawat Lion Air lainnya dengan kode JT 297.

"Ini masih pemeriksaan (penyelidikan) sedang berlangsung mungkin hasil lengkapnya sudah selesai, kalau sudah akan kita sampaikan ke semua teman," ujarnya.

Oleh karena itu, pihak Lion Air telah memberikan sanksi terhadap tujuh orang tersebut terkait pemberian izin mikrofon terhadap Neno Warisman pada Sabtu (25/8) lalu.

"Kami berikan sanksi digrounded bukan dalam tanda kutip sanksi hukum, tapi di darat dulu untuk tidak terbang beberapa lama untuk melewati berbagai proses pemeriksaan, ini lagi dilakukan intens oleh kami," ucapnya.

Ketujuh orang tersebut akan menjalani hukuman atau sanksi, lanjut Daniel, selama dua minggu. Jika memang bener tujuh orang itu melakukan kesalahan, maka akan dilakukan pembekalan ilmu lagi terhadap mereka dan memang belum mengarah hingga kepemecatan.

"Lebih nanti kalau memang tidak ada kepahaman prosedur, kepatuhan ini kan dilatih lagi dimasukin kelas lagi, yang ada dua minggu bisa tambah karena ternyata memang tidak memiliki kemampuan hal ini. Masukan kelas CRN kita latih lagi," terangnya.

Sebelumnya, telah viral video di media sosial terkait Neno Warisman meminta maaf kepada penumpang pesawat Lion Air dengan kode JT 297 penerbangan Pekanbaru-Jakarta, dengan menggunakan mikrofon atau Public Annoucement pada Sabtu (25/8) lalu.

Ia meminta maaf kepada para penumpang, dikarenakan para penumpang telah lama menunggu dirinya kurang hampir 45 menit. Hal itulah yang membuat Neno menggunakan mikrofon tersebut.

Baca Selengkapnya »

Ma'ruf Amin tegaskan tak bertemu Rizieq Syihab saat ibadah haji

Maruf Amin di Kantor PBNU. ©2018 Lintastoday

Bakal Cawapres KH Ma'ruf Amin menegaskan tidak bertemu pimpinan FPI Habib Rizieq Syihab, saat menunaikan ibadah haji kemarin. Dia menegaskan saat haji tidak ada tujuan politik.

"Enggak, saya kan haji engga ada unsur politik," kata Ma'ruf Amin sebelum memimpin rapat konsolidasi PBNU di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat, Kamis (30/8).

Kendati tak bertemu Rizieq, Ma'ruf diketahui bertemu dengan beberapa politikus Senayan yang selama ini kerap bersuara lantang kepada pemerintah Joko Widodo atau Jokowi, seperti Waketum Partai Gerindra Fadli Zon, politikus Gerindra Ahmad Riza Patria, Fahri Hamzah. Ada juga politisi koalisi pendukung Jokowu yaitu dari NasDem Akbar Faial dan Muhlisin dari PPP.

Pertemuan berlangsung dari pukul 24.00 malam waktu setempat. Para politikus yang juga tengah menunaikan Rukun Islam kelima itu bertandang ke tenda di mana Ma'ruf Amin menginap.

"Hanya ngopi, mereka dengan Pak Kiai salat berjemaah dan dilanjut tidur satu tenda bersama. Bahkan sampai subuh tadi salat berjemaah," kata H Sholahuddin, pendamping Ma'ruf Amin.

Baca Selengkapnya »

Ketua DPR minta Kemendikbud susun data guru PNS sebelum terapkan zonasi

Hari pertama sekolah. ©2016 Lintastoday

Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjelaskan rencana tentang memeratakan ketersediaan guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) di seluruh Indonesia melalui sistem zonasi. Menurutnya, kementerian yang dipimpin Muhadjir Effendy itu sebaiknya tidak terburu-buru dalam menerapkan sistem zonasi guru.

"Meminta Kemendikbud untuk memberikan penjelasan mengenai rencana penerapan sistem zonasi terhadap guru PNS di seluruh wilayah Indonesia. Jangan terburu-buru menerapkan sistem tersebut sebelum memiliki data yang valid," ujar Bambang di Jakarta, Kamis (30/8).

Bamsoet mengatakan, seyogianya Kemendikbud menggandeng pemerintah daerah untuk melakukan survei tentang ketersediaan dan kebutuhan guru. Selanjutnya, hasil survei itu menjadi data pegangan untuk merumuskan kebijakan.

"Termasuk melakukan pemetaan mendalam dan dan memvalidasi jumlah guru di setiap daerah agar sistem kelak berjalan secara efektif saat diterapkan," tuturnya.

Lebih lanjut Bamsoet juga mendorong Kemendikbud melakukan evaluasi dan perbaikan atas sistem zonasi yang sudah diterapkan pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) beberapa waktu lalu untuk dibandingkan dengan kebijakan tentang pemerataan guru. "Agar kelemahan yang terjadi pada sistem zonasi PPDB tidak terjadi pada sistem zonasi guru PNS jika rencana tersebut diterapkan," harapnya.

Selain itu Bamsoet juga mengingatkan Kemendikbud untuk memperhatikan unsur geografis dan mendorong perbaikan infrastruktur untuk sekolah yang berada di daerah terdepan, tertinggal dan terluar (3T).

"Ini juga demi mendukung sistem zonasi PPDB dan zonasi guru," cetusnya.

Baca Selengkapnya »

KLHK bakal ambil alih penanganan kasus perambahan hutan lindung di Inhu

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tengah mempersiapkan diri untuk menyelidiki kasus perambahan hutan lindung Bukit Betabuh di Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Jika Pemerintah Provinsi Riau tidak mampu menangani kasus itu, maka KLHK akan ambil alih pengusutan kasusnya.

Hal itu dikatakan Kepala Bidang Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK Wilayah II Sumatera Eduwar Hutapea. Dia mengaku telah mendapat informasi dan data perambahan hutan lindung yang diduga dilakukan PT Mulia Agro Lestasi (MAL) seluas 3.700 hektare tersebut.

"Bila Pemerintah Provinsi tidak sanggup atau tidak melakukan, maka tentunya pemerintah pusat bertanggung jawab menyelesaikan itu. Artinya kami," tegas Eduwar, Kamis (30/8).

Pemprov Riau memiliki Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) untuk menangani kasus perambahan hutan lindung. Namun hingga saat ini, kawasan PT MAL seluas 3.700 hektare di atas hutan lindung Bukit Betabuh itu masih terus memanen buah kelapa sawit.

"Dalam waktu dekat kita koordinasi dengan Dirjen untuk langsung turun ke lokasi hutan lindung (Bukit Betabuh) tersebut," kata Eduwar.

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu menolak pengajuan izin PT MAL tahun 2011. Hal itu karena perusahaan tersebut membangun kebun sawit di kawasan hutan lindung. Hingga saat ini, perusahaan itu tidak memiliki izin apapun namun belum terlihat ditindak secara hukum.

Eduwar menyebutkan, pihaknya telah mendapat informasi dugaan perambahan tersebut sejak awal pekan lalu. Eduwar mengaku pihaknya tidak langsung melakukan penindakkan karena sejatinya kewenangan penegakan hukum ada di pemerintah daerah setempat.

Namun ketika pemerintah daerah tidak kunjung melakukan penindakkan, maka pemerintah pusat akan segera menindaklanjuti dugaan perambahan tersebut.

Meski sudah dilaporkan ke polisi dan jaksa, namun perusahaan ini terkesan kebal hukum. Padahal, Pemkab Indragiri Hulu menyatakan PT MAL memang membangun perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan lindung Bukit Betabuh. Karena itu, pemerintah tak memberikan izin apapun.

"Iya, izin perusahaan itu (PT MAL) tidak ada. Pengajuan izin pernah ditolak (Bupati Indragiri Hulu) karena berada di kawasan hutan lindung," ujar Kasi Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMP-TSP) Pemkab Indragiri Hulu, Sutrisno beberapa waktu lalu.

Izin lokasi yang diajukan PT MAL yang kini berubah nama menjadi PT Runggu Prima Jaya ditolak Bupati Indragiri Hulu, Yopi Arianto, tahun 2011. Izin yang ditolak itu bernomor 011/MAL/EST/VI/2011 tertanggal 7 Juni 2011 ditandatangani Direktur Utama, IR Henry Pakpahan.

Baca Selengkapnya »

Hadiri acara PBNU se-Indonesia, Ma'ruf Amin ngaku hanya konsolidasi

Maruf Amin di Kantor PBNU. ©2018 Lintastoday

Rais Aam PBNU KH Ma'ruf Amin menghadiri pertemuan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) se-Indonesia. Bakal Cawapres Joko Widodo itu mengatakan, agenda pertemuan adalah konsolidasi nasional.

"Datang untuk menghadiri pertemuan dengan wilayah-wilayah NU se-Indonesia. Untuk konsolidasi," singkat dia saat memasuki ruang pertemuan di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat, Kamis (30/8).

Ma'ruf menegaskan pertemuan tidak untuk membahas hal-hal di luar PBNU. Menurut dia, semua murni membahas pertemuan internal PBNU.

"Enggak ada. NU itu kan selalu melakukan konsolidasi untuk bagaimana bisa mengenai perbaikan organisasi, partisipasi dengan bangsa dan negara," jelas dia.

Pantauan di lokasi, Ma'ruf hadir sekira pukul 19.45 WIB, didampingi Ketua PBNU Said -Aqil Siraj. Kehadirannya disambut hangat seluruh perwakilan PBNU se-Indonesia. Untuk diketahui, pertemuan bersifat tertutup oleh publik dan akses media.

Baca Selengkapnya »

Dirawat di RSCM, Gus Solah ada masalah di lambung

Ma'ruf Amin jenguk Gus Sholah. ©2018 Lintastoday

Cawapres Ma'ruf Amin menjenguk Salahuddin Wahid (Gus Solah), di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Kencana, Jakarta. Gus Solah merupakan tokoh Nahdlatul Ulama (NU), adik Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Irfan Wahid atau biasa dikenal Ipang Wahid, putra kandung Gus Solah, mengatakan, sang ayah dirawat karena mengalami sakit di bagian lambung.

Menurutnya, sebelum dibawa ke RSCM Kencana, Gus Solah lebih dulu dirawat di RSUD Jombang.

"Sakit ada masalah di lambung. Tadi siang di endoskopi dan kolonoskopi. Kemarin dibawa dari RSUD Jombang ke RSCM Kencana," kata Ipang Wahid, Jumat (30/8).

Diketahui, Ma'ruf Amin mengunjungi Gus Solah di RSCM Kencana, Jakarta Pusat. Ma'ruf Amin tiba di RSCM sekitar pukul 19.00 WIB. Dia didampingi oleh sejumlah ajudannya.

Ma'ruf hanya melontarkan senyum saat disapa beberapa orang yang menyambut. Salah satu di antara mereka mencium tangan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu.

Sebelumnya, di kediamannya, Ma'ruf sempat mengutarakan niatnya. Diketahui bahwa Gus Solah sedang menjalani perawatan di RSCM.

"Enggak (jenguk), nenggok," tutur Ma'ruf di Koja, Jakarta Utara.

Sebelum menjenguk Gus Solah, Ma'ruf menghadiri acara Silaturrahim Nasional bersama Pengurus Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) seluruh Indonesia, yang dilaksanakan di Hotel Aryaduta.

Baca Selengkapnya »

KPK geledah rumah anggota DPRD Kota Malang

KPK geledah rumah anggota DPRD Kota Malang. ©2018 Lintastoday

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah rumah anggota DPRD Kota Malang. Penggeledahan itu mendapat pengawalan petugas kepolisian bersenjata laras panjang.

Tim menggeledah rumah kontrakan Mulyanto, anggota DPRD Kota Malang di Jalan S. Supriadi Gang 8, Kecamatan Sukun. Selama sekitar satu jam, tim berada di dalam rumah, sebelum kemudian pergi dengan membawa berkas dalam koper.

"Saya tidak tahu yang dibawa apa," kata Bambang, Ketua RT 13 RW 01, Kamis (30/8).

Bambang mengaku hanya diminta menyaksikan proses penggeledahan yang dilakukan oleh lembaga antirasuah tersebut. Ia pun mendapat penjelasan kalau petugas yang sedang melakukan penggeledahan dari KPK.

Sementara Kasan, warga setempat mengatakan, rumah tersebut sekitar setahun ditempati oleh Mulyanto. Statusnya rumah kontrak, yang ditinggal bersama anak dan istrinya.

"Sekitar setahun, kontrak," tegas Kasan.

Kabar Tim KPK sedang berada di Kota Malang sebenarnya terendus sejak Selasa (28/8), namun tidak juga diperoleh kepastian. Selain itu juga tersebar adanya sprindik dan panggilan pemeriksaan yang ditujukan kepada anggota DPRD dan Pejabat Pemkot Malang.

Sekretaris DPRD Kota Malang, Bambang Suharijadi mengaku mendapat giliran panggilan pemeriksaan, Jumat (1/9). Pemeriksaan akan dilakukan di Ruang Rupatama Polres Kota Malang.

"Benar saya dipanggil juga, kayaknya ini masih terkait dengan kasus Pak Arief (Arief Wicaksono) kemarin," kata Bambang enggan bercerita detail.

Sebelumnya juga beredar kabar penyidik KPK sedang menggeledah kediaman SY, anggota DPRD Fraksi Demokrat di Jalan Ciliwung Kota Malang. Namun saat dilakukan pengecekan, petugas sudah bergeser ke rumah anggota DPRD yang lain.

Sempat beredar kabar menggeledah rumah seorang anggota DPRD asal PDIP di Jalan Anjasmoro, namun tidak pula ditemukan petugas di lokasi tersebut.

Sementara itu, beredar foto surat perintah penyidikan (sprindik) KPK terkait pengembangan kasus suap di Malang. Sprindik tersebut menyebut enam nama yang ditetapkan sebagai tersangka baru masing-masing IG, EA, AI, BT, IT dan MF. Namun hingga saat ini belum mendapatkan kepastian.

Baca Selengkapnya »