Thursday 30 August 2018

Kepala BPPI Kemenperin Ngakan Timur Antara. ©2018 Lintastoday

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berencana akan membentuk Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri. Nantinya badan ini akan bertugas dalam meningkatkan kompetensi SDM di sektor industri, terutama untuk menghadapi revolusi industri 4.0.

Badan ini ditargetkan bisa beroperasi akhir tahun ini. "Memang kita melakukan reorganisasi. Perpresnya (peraturan presiden) sudah turun dan memang itu ada Badan Pengembangan SDM di Kemenperin," ujar Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kemenperin, Ngakan Timur Antara, saat ditemui di Yogyakarta, Kamis (30/8).

Ngakan mengatakan, Badan Pengembangan SDM Industri ini merupakan reorganisasi yang sebelumnya bernama Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kemenperin. Dengan adanya badan tersebut, maka diharapkan akses SDM akan semakin luas.

"Dan ini kita melihat dari making industri 4.0 peran manusia menjadi sentral dan penting. Maka dari itu tidak sungkan-sungkan Kemenperin merombak dengan mengangkat status Pusdiklat yang ada sekarang menjadi badan," imbuhnya.

Ngakan meyebut, badan ini nantinya akan menyasar masyarakat maupun para pembina industri untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya. Kemenperin, juga tidak menutup kemungkinan akan bersinergi dengan kementerian lain dalam pengembangan SDM, seperti dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Dengan demikian, harapan kami, ekosistem inovasi, yang notabenya akan didukung penuh oleh kemampuan SDM itu, menjadi kegiatan utama yang akan dilakukan oleh Badan Pengembangan SDM Industri," ungkap Ngakan.

"Artinya kita melihat SDM industri perlu ditingkatkan perlu disesuaikan kemampuan mereka bahkan melalui vokasi link and match harus ada satu media yang bisa mensupport itu. Dan ini yang disediakan badan pengembangan SDM," sambungnya.

Sementara, saat ditanyai mengenai siapa yang akan memimpin Badan Pengembangan SDM Industri, pihaknya mengaku masih belum mengetahui. Sebab, untuk menentukan hal terseb perlu dilakukan pertimbangan yang matang.

"Siapa kepala badannya mengenai itu saya juga tidak tau. Mungkin Pak Menteri (Airlangga Hartarto)ditanya juga tidak tau siapa yang akan ditunjuk karena menunjuk orang tidak gampang kan gitu. Ini lebihnya di sana kurangnya. Kan ditimbang dulu. Asalakan jangan lama," pungkasnya.

Baca Selengkapnya »

Pemerintah diprediksi naikkan harga BBM usai Lebaran di 2019

Antrean kendaraan di SPBU Abdul Muis. ©2018 Lintastoday

Bank Mandiri meramalkan tingkat inflasi Indonesia akan kembali meningkat pada 2019. Inflasi diprediksi akan berada pada angka 4,5 persen atau lebih tinggi dari periode dua tahun sebelumnya yang berada pada level 3 persen.

Kepala Ekonom Bank Mandiri, Anton Gunawan, mengungkapkan faktor utama yang mendongkrak inflasi adalah karena adanya program penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM).

"Tahun depan diperkirakan 4,5 persen karena mau tidak mau setelah Pemilu dan Lebaran, pemerintah mau tidak mau harus adjust harga BBM, tidak semua, sebagian, tapi mau tidak mau," kata Anton dalam acara Macroeconomic Outlook di Plaza Mandiri, Jakarta, Kamis (30/8).

Dia mengungkapkan menaikkan harga BBM terpaksa dilakukan pemerintah tahun depan, sebab, harga minyak dunia akan terus naik. BBM sendiri merupakan salah satu komponen penyumbang inflasi dengan porsi cukup besar.

"Pada titik tertentu harus ada adjustment dan mungkin mendekati perubahan ke CPI (customer price index)," ujarnya.

Sebagai informasi, saat ini inflasi berada di level 3,18 persen. Prediksi hingga akhir 2018 inflasi akan berada di angka 3,6 persen atau sedikit lebih tinggi dari asumsi yang hanya 3,5 persen.

Tingginya inflasi tersebut juga tidak luput dari tingginya harga pangan di pasaran. "Karena ada perkiraan kenaikan harga pangan," ujarnya.

Baca Selengkapnya »

Argentina krisis, tipis investasi asing masuk Indonesia

Dolar Baru. ©2013 Lintastoday

Setelah Turki, kini Argentina menyusul terkena krisis keuangan. Krisis di negeri Tango tersebut dipastikan akan menghambat aliran modal terutama di negara-negara berkembang.

Ekonom Senior Bank Mandiri, Andry Asmoro, mengatakan krisis yang terjadi di Argentina menciptakan kekhawatiran di negara berkembang termasuk Indonesia. Sebab, pasar keuangan berpotensi terpengaruh.

"Finansial market cukup besar karena pengaruhi arah aliran modal. Capital modal itu pengaruh banget dengan sentimen suku bunga dan kondisi ekonomi," kata Andry dalam acara Macroeconomic Outlook di Plaza Mandiri, Jakarta, Kamis (30/8).

Dia menjelaskan arus modal ke Indonesia akan tersendat sebab Indonesia dikategorikan bersama negara berkembang lainnya yang tengah mengalami defisit transaksi berjalan atau current account defisit (CAD).

Sebagai informasi, sepanjang 2017, Indonesia mengalami defisit neraca transaksi berjalan sebesar 1,7 persen dari GDP. Sementara negara berkembang lainnya yang mengalami defisit, antara lain Argentina 4,8 persen, India 1,9 persen, Brasil 0,48 persen, Filipina 0,8 persen, Turki 5,5 persen, dan Afrika Selatan 2,5 persen.

Padahal dari indikator lainnya, seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi, Indonesia masih bagus. Hingga kuartal II 2018 pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,27 persen sementara inflasi tergolong rendah sebesar 3,25 persen.

"Sentimen itu, membuat Indonesia dikategorikan sama dengan negara berkembang lainnya yang sedang defisit transaksi berjalan," ujarnya.

Krisis keuangan di Argentina disebabkan karena beberapa faktor terutama indikator makro ekonomi Argentina yang sangat buruk. Selain rasio defisit transaksi berjalan terhadap GDP yang tinggi, pada kuartal II 2018 Argentina mencatat inflasi sebesar 23,17 persen. Sedangkan angka pertumbuhan ekonomi hanya 3,6 persen.

Baca Selengkapnya »

Rupiah tembus Rp 14.700 per USD, ini dampak ke industri

IDR Rupiah. shutterstock

Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (USD) menembus 14.700 per USD pada Kamis sore (30/8). Sebelumnya, Rupiah sempat berada di level Rp 14.658 per USD pada pagi tadi melemah tipis dibanding penutupan perdagangan sebelumnya di Rp 14.645 per USD.

Direktur Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Muhdori mengatakan, melemahnya mata uang Garuda ini tentu saja berdampak pada sektor industri yang menggunakan bahan baku dari impor. Namun, dirinya menilai dampak itu tidak terlalu besar.

"Tentu ada ya bagi industri yang memang dominan menggunakan bahan baku impor itu sedikit terganggu cast flownya," kata Muhdori disela-sela acara workshop Pendalaman Kebijakan Industri dengan Wartawan di Yogyakarta, Kamis (30/8).

"Tetapi optimisme dari pengguna dolar itu kan hasil produknya untuk eskpor pasti dia akan menerima dolar lagi," imbuhnya.

Guna mengantisipasi dampak kenaikan mata uang Paman Sam tersebut, pihaknya mendorong para pelaku usaha agar tidak mengimpor semua bahan baku. Dengan demikian, dirinya memeninta untuk tetap menggunakan bahan baku dalam negeri.

"Nah kalau (bahan baku) di dalam negeri ada kan bisa memanfaatkan bahan baku dalam negeri. Fasilitas dalam negeri juga ada," tandas dia.

Baca Selengkapnya »

Besok, seluruh perusahaan penyalur BBM sepakati penyaluran B20 di kantor Menko Darmin

Gedung Kementerian Perekonomian. Lintastoday

Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), Master Parulian Tumanggor, menyatakan sebanyak 9 perusahaan penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) wajib menandatangani kontrak terkait pembelian minyak nabati pada Jumat besok, 31 Agustus 2018. Adapun aturan tersebut diluncurkan selaras dengan program kebijakan Biodiesel 20 persen (B20) yang akan mulai diterapkan pada 1 September 2018 mendatang.

"Kemarin yang langsung tandatangan kontrak baru dua perusahaan, sementara sembilan lainnya baru tahap head of agreement. Menurut informasi, paling lambat besok semua harus teken kontrak di kantor Kemenko (Perekonomian)," jelas dia di Jakarta, Kamis (30/8).

Sebagai informasi, mengacu Keputusan Menteri ESDM Nomor 1936 K/10/MEM/2018, tercantum harus ada 11 perusahaan penyalur BBM yang menandatangani kontrak terkait pencampuran 20 persen minyak nabati ke dalam bahan bakar yang diperjualbelikan di tiap SPBU.

Saat ini, tercatat baru ada dua perseroan yang meneken kontrak dengan pemasok Fatty Acid Methyl Esters (FAME), yakni ExxonMobil Lubricant Indonesia dan Petro Andalan Nusantara.

Dia menyebutkan, bila 9 perusahaan sisa tidak menandatangani kontrak sampai batas waktu yang ditenggatkan, maka akan ada sanksi yang siap dijatuhkan. "Kalau perusahaan enggak melakukan penandatanganan kontrak, terutama BU (Badan Usaha) BBM, dia tidak akan diberikan izin impor solar," tegasnya.

"Kemarin dalam pernyataan mereka siap (mematuhi regulasi) di kantor Kemenko (Perekonomian). Hambatan-hambatan yang ada harus mereka selesaikan. Tapi kita kemarin juga carikan jalan keluarnya biar 1 September (program B20) jalan," dia menambahkan.

Baca Selengkapnya »

Dolar tembus Rp 14.700, ini prediksi Bank Mandiri soal posisi Rupiah di akhir tahun

Dolar Baru. ©2013 Lintastoday

Dolar Amerika Serikat (AS) diprediksi masih akan terus mengamuk hingga akhir tahun ini. Nilai tukar Rupiah diproyeksikan berada pada level Rp 14.635 per USD di akhir 2018.

Kepala Ekonom Bank Mandiri, Anton Gunawan mengungkapkan faktor ketidakpastian global masih akan terus menekan Rupiah di pasar. "Terutama sekali di AS masih akan terus berlanjut dan kita tidak tahu ending trade war dengan China bagaimana. Karena sekarang makin tidak main-main saling memberikan serangan balasan, jadi masih bisa berlanjut lebih buruk atau setop, jadi itu masih uncertainty," kata Anton dalam acara Macroeconomic Outlook di Plaza Mandiri, Jakarta, Kamis (30/8).

Anton menjelaskan depresiasi atau pelemahan Rupiah meleset dari perkiraan awal pihaknya. Rupiah terdepresiasi lebih dalam dibandingkan dengan prediksi awal Bank Mandiri yaitu Rp 13.800 per USD.

Salah satu pendorong anjloknya Rupiah adalah adanya sentimen perang dagang AS dengan beberapa negara hingga pelemahan mata uang Turki, Lira menyeret Rupiah lebih dalam lagi hingga saat ini menyentuh level Rp 14.700-an. Rupiah diperkirakan masih akan terus melemah hingga tahun depan.

"Saat ini ada di Rp 14.650 per Dolar AS rata-rata, tapi ini angka sementara bukan rata-rata. Tapi tahun depan diperkirakan Rp 14.600 per Dolar AS," ujarnya.

Selain itu, Rupiah juga akan terpengaruh oleh faktor internal yaitu membengkaknya defisit transaksi berjalan atau current account defisit (CAD) serta tingkat inflasi yang diprediksi masih akan meningkat. Kendati demikian Anton menegaskan CAD Indonesia masih sehat meskipun tercatat defisit sebesar USD 8,02 miliar pada kuartal II 2018 atau sebesar 3,04 persen dari GDP.

Tidak hanya itu, pemerintah juga diminta untuk waspada terhadap kondisi neraca pembayaran. Sebab, neraca modal dan pembiayaan atau capital and financial account Indonesia terus tergerus. Pada kuartal II 2018 posisi neraca modal dan pembiayaan sebesar USD 4,01 miliar turun dari kuartal II 2017 sebesar USD 5,52 miliar.

"CAD di bawah 3 persen masih relatif oke, cuma yang jadi masalah dari sisi financial capital account cenderung menurun."

Baca Selengkapnya »

Nilai tukar Dolar tembus Rp 14.700, krisis Turki dan Argentina jadi sebab

Dolar AS. ©2015 Lintastoday

Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat terus melemah dalam beberapa bulan terakhir. Hari ini, Rupiah tercatat melemah menjadi Rp 14.734 per USD. Pelemahan ini terparah sejak awal tahun.

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira, mengatakan pelemahan nilai tukar ini dipicu oleh krisis Turki dan Argentina. Selain itu, rencana kenaikan suku bunga The Fed juga turut membuat Rupiah terkapar.

"Karena tekanan global dari kenaikan Fed rate meningkat, perang dagang AS China, dan ketidakpastian harga minyak mentah. Saat ini krisis di Turki dan Argentina jadi bara api yang menjalar secara sistemik ke negara berkembang," ujar Bhima kepada merdeka.com di Jakarta, Kamis (30/8).

Bhima mengatakan, pelemahan Rupiah dalam jangka panjang akan berpengaruh kepada daya beli masyarakat. Sebab, biaya impor meningkat sehingga harus dibebankan kepada harga jual ke konsumen.

"Dampaknya kalau rupiah terus merosot akan membuat daya beli masyarakat anjlok karena biaya impor pangan naik dan kenaikan harga jualnya dibebankan ke masyarakat," jelasnya.

Sementara itu, bagi industri manufaktur biaya produksi dan beban utang luar negeri semakin menjerat. Potensi gagal bayar utang swasta bisa memperparah stabilitas sektor keuangan.

"Dari sisi domestik konsumsi rumah tangga melambat, defisit transaksi berjalan dan defisit perdagangan naik. Permintaan dolar untuk pembiayaan bunga dan cicilan pokok utang swasta dan pemerintah juga memberatkan rupiah," kata Bhima.

Baca Selengkapnya »

Sejak 2015, anggaran kesehatan naik 200 persen

Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman. ©2018 Lintastoday

Pemerintah berkomitmen dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya dalam hal kesehatan. Hal ini diwujudkan melalui peningkatan alokasi anggaran hingga lebih dari 200 persen.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman mengatakan, untuk 2019 pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan senilai Rp 121,9 triliun yang terdiri dari Rp 88,2 triliun melalui belanja pusat dan Rp 33,7 triliun melalui transfer ke daerah.

"Jika pada 2015 anggaran kesehatan kita mencapai Rp 54,6 triliun melalui belanja pusat dan Rp 6,3 triliun melalui transfer ke daerah atau jika ditotal setara Rp 121,9 triliun. Sehingga jika dibandingkan tahun depan yang mencapai total Rp 121,9 triliun, maka alokasi anggaran kesehatan naik di atas 200 persen," ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (30/8).

Dia menjelaskan, anggaran kesehatan melalui belanja pusat senilai Rp 88,2 triliun terdiri dari anggaran Kemenkes senilai Rp 58,7 triliun, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) senilai Rp 2 triliun, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Rp 3,8 triliun dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN bagi PNS/TNI/Polri senilai Rp 5,8 triliun.

"Sementara bagi daerah, dana senilai Rp 33,7 triliun terbagi menjadi dana yang disalurkan pemerintah pusat ke pemerintah daerah melalui DAK Fisik senilai Rp 20,3 triliun dan BOK dan BOKB senilai Rp 12,2 triliun," kata dia.

DAK Fisik adalah anggaran pemerintah pusat yang diserahkan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu dan mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai prioritas nasional.

Sementara BOK adalah Biaya Operasional Kesehatan (BOK) berupa bantuan dana dari pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dalam membantu Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan menuju Millenium Development Goals (MDGs) Bidang Kesehatan.

Untuk mendukung MDGs tersebut, disertakan pula BOKB yakni Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang bersifat non fisik berupa biaya operasional Balai Penyuluhan KB dan bantuan biaya pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dari gudang Kabupaten dan Kota ke fasilitas kesehatan.

"Dari seluruh anggaran kesehatan tersebut, pemerintah juga menganggarkan sekitar 5 persen untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, serta penguatan penanganan stunting atau gizi buruk," tutur Luky.

Sebagai informasi, pemerintah melalui koordinasi 22 kementerian dan lembaga menargetkan penurunan angka stunting pada 2019 hingga ke angka 24,8 persen, dengan melakukan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Sementara fokus intervensi pada 2019 akan dilakukan terhadap 160 kabupaten dan kota.

Baca Selengkapnya »

Singapura & Malaysia terkena dampak lebih buruk dari RI akibat perang dagang AS-China

Bank Mandiri. ©Istimewa

Ekonomi dunia tengah bergejolak di tengah situasi perang dagang (trade war) dua negara raksasa Amerika Serikat (AS) dan China. Perang dagang yang terjadi antar kedua negara tersebut disebut akan berdampak terutama pada negara-negara berkembang.

"Perang dagang adalah hal yang tidak kami prediksikan secara detail bahwa Trump akan buat gangguan setiap bulannya, semua janji dia terealisasi pada tahun ini," kata Ekonom Senior Bank Mandiri, Andry Asmoro, dalam acara Macroeconomic Outlook di Plaza Mandiri, Jakarta, Kamis (30/8).

Dia menegaskan bahwa negara lain akan terkena dampak yang lebih buruk dari Indonesia. "Negara lainnya, itu lebih tinggi, seperti Singapura, Malaysia, Thailand. Tapi kami hitung ini baru direct impact, belum indirect impact kalau negara tetangga kita juga ikut melemah, otomatis pasti akan berdampak lagi ke Indonesia."

"Jadi tantangan masih besar, di semester II masih ada kenaikan suku bunga The Fed, lalu titik apa volatilitas negara berkembang yang bisa memberi kejutan, salah satunya Turki. Dulu juga pernah Portugal, Ireland, Greece, and Spain itu juga pengaruh volatilitas ekonomi negara berkembang," tuturnya.

Andry menegaskan, perang dagang AS-China sama sekali tidak menguntungkan Indonesia. Siapapun yang akan menjadi pemenang akan tetap membawa dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi domestik.

"Dari sisi share, AS-China menempati share paling tinggi bagi Indonesia, ada sekitar 23-24 persen dari ekspor Indonesia. Kalau misalnya dia melemah impornya, akankah bisa diganti non tradisional market? Tapi kami lihat tidak bisa. Misalnya CPO, kalau China nol apakah kita bisa alirkan ke Afrika Selatan? Saya rasa susah," ujarnya.

Perang dagang dipastikan akan membuat pertumbuhan ekonomi di kedua negara tersebut menurun. Sayangnya, pelambatan pertumbuhan ekonomi di kedua negara sama-sama berimbas pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dampak terbesar yang akan terjadi pada Indonesia adalah dari negara China.

"Nah, kalau kedua negara melemah karena perang dagang tersebut, meski mungkin yang terkena impactnya adalah AS menurut sebuah jurnal. Tapi kalau diambil skenario keduanya terpengaruh, maka Indonesia bisa kena juga."

Dia menjelaskan, penurunan 1 persen pertumbuhan ekonomi AS membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia terkena dampak sebesar 0,07 persen. Sedangkan penurunan 1 persen pertumbuhan ekonomi China, Indonesia akan turun 0,09 persen. "Dulu perhitungan ini terbukti saat harga komoditas melemah pada beberapa waktu lalu."

Baca Selengkapnya »

Bos BI: Pemilu bakal dorong konsumsi non rumah tangga

Gubernur BI Perry Warjiyo. ©2018 Lintastoday

Bank Indonesia (BI) menilai penyelenggaraan Pemilihan Presiden (Pilpres) yang digelar tahun depan akan menjadi salah satu pendukung perekonomian domestik. Tahun depan, BI memperkirakan ekonomi bakal tumbuh di kisaran 5,1-5,5 persen.

Gubernur BI, Perry Warjiyo, mengatakan akan ada pengeluaran tambahan pada penyelenggaraan pemilu dalam komponen lembaga negara bukan rumah tangga, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. "Ini akan dorong pertumbuhan konsumsi non rumah tangga secara langsung dan ada pengeluaran lain," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo di Kuta, Bali, Kamis (30/8).

Sementara terkait keamanan, berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, Perry meyakini penyelenggaraan pemilu tahun depan akan berjalan lancar, aman dan tertib. Dengan demikian, iklim investasi dan usaha dapat terus terjaga di mata pelaku usaha dan investor.

"Pemilu kebanggaan Indonesia semakin tahun semakin matang. Bukan kali pertama tp sudah bertahun-tahun lakukan pemilu ini dan juga pilkada. Penyelenggaraan pemilu berjalan aman, lancar dan tertib. Sehingga beri kepercayaan pelaku usaha," jelasnya.

Diharapkan melalui peningkatan konsumsi non rumah tangga dan terjaganya kepercayaan investor, maka Pemilu akan mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.

Baca Selengkapnya »

Impor meningkat, pertumbuhan ekonomi RI 2018 diprediksi hanya 5,1 persen

Pemulihan ekonomi Indonesia diprediksi masih akan melambat tahun ini. Hingga akhir tahun pertumbuhan ekonomi diprediksi hanya mampu mencapai angka 5,16 persen atau lebih rendah dari target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 sebesar 5,4 persen.

Kepala Ekonom Bank Mandiri, Anton Gunawan mengungkapkan faktor perlambatan tersebut adalah ketimpangan kinerja ekspor dan impor sepanjang tahun ini. Dia meyakini pertumbuhan ekspor diperkirakan cenderung datar ke depan berbanding terbalik dengan pertumbuhan impor yang dipastikan masih akan terus meningkat.

"Sementara investasi enggak cepat meningkat, bahkan cenderung melambat ada koreksi di sektor infrastruktur, 5,73 persen pada Juni 2018 dari sebelumnya 6,94 persen Juni 2017," kata Anton dalam acara Macroeconomic Outlook di Plaza Mandiri, Jakarta, Kamis (30/8).

Sementara itu, ekspor barang dan jasa pada kuartal II-2018 tercatat tumbuh sebesar 7,70 persen secara year on year (yoy) sementara impor barang dan jasa tumbuh 15,17 persen (yoy) dengan belanja rumah tangga yang masih menjadi penopang pertumbuhan ekonomi. Tercatat pada kuartal II 2018 belanja rumah tangga tumbuh 5,14 persen (yoy).

Dia mengungkapkan salah satu penyebab lambatnya ekspor Indonesia adalah potensi harga minyak dan komoditas yang cenderung datar hingga tahun depan. "Harga komoditas cenderung stagnan ke arah turun pada tahun depan," ujarnya.

Dalam kesempatan serupa, Ekonom Senior Bank Mandiri, Andry Asmoro menjelaskan komoditas ekspor utama Indonesia yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi adalah Crude Palm Oil (CPO) dan batu bara. Akan tetapi kedua komoditi primadona tersebut diramalkan harganya akan cenderung datar bahkan turun.

"Kalau CPO dan coal (batu bara) itu naik terus, bisa bantu pertumbuhan ekonomi, tapi perkiraannya tetap flat. Meski harga minyak masih di atas USD 70 per barel, tapi kelihatannya ke depan akan tetap flat," ujarnya.

Andry memprediksi harga CPO diperkirakan sebesar RM 2.304 per metrik ton di 2018, dan tumbuh tipis menjadi RM 2.379 di 2019. Sementara harga batu bara diperkirakan sebesar USD 108,25 per metrik ton di 2018 dan menjadi USD 98,16 per metrik ton di 2019.

"Ini nanti dampaknya, peluang tumbuh lebih cepat bagi Indonesia jadi terhalang, karena sumber ekonomi dari harga komoditas," tandasnya.

Baca Selengkapnya »

Strategi Kemenperin dukung penerapan revolusi industri 4.0

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Ngakan Timur Antara. ©2018 Lintastoday

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong implementasi revolusi industri 4.0. Salah satunya, dengan melakukan sinergi bersama seluruh pemangku kepentingan dalam melengkapi beberapa perangkat teknologi terkini yang dibutuhkan oleh sektor manufaktur nasional guna membangun konektivitas terintegrasi.

Untuk itu, industri nasional perlu melakukan pembenahan, terutama pada aspek penguasaan teknologi digital yang menjadi kunci utama untuk penentu daya saing dan peningkatan produktivitas di era industri 4.0.

"Misalnya, pemanfaatan teknologi Internet of things, big data, cloud computing, artificial intellegence, mobility, virtual dan augmented reality, sistem sensor dan otomasi, serta virtual branding," kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kemenperin, Ngakan Timur Antara di Yogyakarta, Kamis (30/8).

Di samping itu, melalui peta jalan Making Indonesia 4.0 yang telah diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada April lalu, pemerintah dan stakeholders telah memiliki pemahaman yang sama dan arah yang jelas dalam memacu pertumbuhan dan daya saing industri nasional di kancah global.

Aspirasi besar yang ditetapkan, yakni menjadikan Indonesia masuk pada jajaran 10 negara dengan perekonomian terkuat di dunia pada tahun 2030. Bahkan, peta jalan tersebut diyakini dapat membangun optimisme yang positif. Apalagi, Indonesia memiliki modal besar untuk sukses menerapkan industri 4.0.

"Setidaknya, terdapat dua hal yang mendukung pengembangan industri di era digital, yaitu pasar yang besar dan jumlah sumber daya manusia yang produktif seiring dengan bonus demografi," paparnya.

Ngakan menyampaikan, implementasi making Indonesia 4.0 yang sukses akan mampu mendorong pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) riil sebesar 1-2 persen per tahun, sehingga pertumbuhan PDB per tahun akan naik dari baseline sebesar 5 persen menjadi 6-7 persen selama tahun 2018-2030.

"Selain itu, angka ekspor netto kita akan meningkat kembali sebesar 10 persen dari PDB. Kemudian, terjadi peningkatan produktivitas dengan adopsi teknologi dan inovasi, serta mewujudkan pembukaan lapangan kerja baru sebanyak 10 juta orang pada tahun 2030," imbuhnya.

Guna mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan tersebut, pada tahap awal implementasi making Indonesia 4.0, terdapat lima sektor industri yang diprioritaskan pengembangannya untuk menjadi pionir, yakni industri makanan dan minuman, industri tekstil dan pakaian, industri otomotif, industri kimia, serta elektronika.

"Sektor industri prioritas itu diyakini mempunyai daya ungkit besar dalam hal penciptaan nilai tambah, perdagangan, besaran investasi, dampak terhadap industri lainnya, serta kecepatan penetrasi pasar," tutup Ngakan.

Baca Selengkapnya »

Suku bunga acuan BI diprediksi capai 6,5 persen di 2019

Gedung Bank Indonesia. Lintastoday

Bank Indonesia (BI) diramalkan akan semakin agresif menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate di tahun depan. Ini merupakan imbas dari bank sentral Amerika yaitu The Fed yang menaikkan suku bunga acuannya lebih dari perkiraan pasar yaitu sebanyak 4 kali sepanjang 2018.

Kepala Ekonom Bank Mandiri, Anton Gunawan memprediksi BI akan kembali menaikkan suku bunga acuan mencapai 6,5 persen pada tahun depan.

"Karena awalnya diprediksi The Fed akan naikkan tiga kali, tapi tahun ini jadi empat kali, lalu US treasury dulunya paling tinggi 2 persen sekarang sudah 3 persen," kata Anton dalam acara Macroeconomic Outlook di Plaza Mandiri, Jakarta, Kamis (30/8).

Diketahui, Bank Indonesia (BI) menaikkan 7-day Reverse Repo Rate atau suku bunga acuan sebesar 25 basis point (bps) menjadi 5,50 persen. Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 4,75 persen dan Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,25 persen.

Kenaikan ini merupakan yang keempat kalinya dalam tahun ini setelah sebelumnya BI menahan suku bunga acuan pada bulan Juli. Sebelumnya, BI sudah menaikkan suku bunga acuan pada Mei sebanyak dua kali dan Juni dengan total kenaikan 100 bps.

"Kembali ke BI 7 Days, itu kita melihat itu ke 5,75 persen tahun ini, dan tahun depan ke 6,5 persen. Yang berarti tahun ini masih ada sekali lagi," ujar Anton.

Sebelumnya, Coorporate Secretary Bank BNI, Ryan Kiryanto mengungkapkan BI hampir dipastikan menaikan kembali suku bunga acuan sebab bank sentral Amerika Serikat atau The Fed akan kembali menaikan suku bunga acuannya pada September.

"BI hampir pasti menaikan sekali lagi suku bunga acuannya minimal satu kali ke 5,75 persen. Karena The Fed sudah dipastikan naik 3-4 kali," kata Ryan dalam sebuah acara diskusi di kawasan Kalibata, Jakarta, Selasa (28/8).

Ryan mengungkapkan bank sentral di negara lain pun melakukan hal yang sama guna melindungi stabilitas mata uang mereka. "Sementara negara lain sudah menaikan suku bunganya, tujuannya agar menjaga mata uangnya terhadap dolar AS," ujarnya.

Baca Selengkapnya »

Lelang WK batubara, pemerintah dituding inkonsisten

Manajer Advokasi PWYP Aryanto Nugroho. ©2018 Lintastoday

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaksanakan 16 lelang wilayah pertambangan mineral dan batubara (minerba). 10 wilayah di antaranya akan dilelang oleh pemerintah daerah setempat dengan Izin Usaha Penambangan (IUP). Sedangkan, enam wilayah sisanya dalam Izin Usaha Penambangan Khusus (IUPK).

Manajer Advokasi Publish What You Pay (PWYP), Aryanto Nugroho, mengatakan kebijakan ini menunjukkan inkonsistensi pemerintah. Sebab, dari 16 wilayah pertambangan yang dilelang tersebut, terdapat 6 wilayah tambang batubara. Sementara, pemerintah ingin menurunkan produksi batubara.

"Ada lelang baru, berarti akan ada izin usaha baru untuk sektor pertambangan batubara," ungkapnya saat ditemui di Kedai Tjikini, Jakarta, Kamis (30/8).

Padahal, menurut dia, bila mengacu pada RPJMN tahun 2015-2019, produksi batubara ditargetkan menurun. "Nah kalau ini ada lelang lagi berarti akan menambah produksi lagi. Kalau kita bicara pengurangan produksi seharusnya tidak ada lelang baru lagi," jelasnya.

"Ini kan kayak kontradiksi, di satu sisi pemerintah harusnya menurunkan produksi batu bara tapi dia malah buka produksi baru," tandasnya.

Untuk diketahui wilayah tambang batubara yang dilelang adalah Daerah Rantau Pandan, Jambi, Kabupaten Bungo dengan status Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).

Sementara 5 wilayah dengan status Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) seperti Natai Baru (Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah) dan Tumbang Nusa (Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah).

Selain itu ada wilayah pertambangan batubara Baronang I (Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah), Baronang II (Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah), dan Piner (Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah).

Baca Selengkapnya »

Kemendag siapkan Rp 42 miliar revitalisasi Pasar Klewer

Pasar Klewer. ©2018 Lintastoday

Setelah lama tertunda, Pemerintah Kota Solo mendapatkan kepastian pembiayaan revitalisasi Pasar Klewer timur dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) sebesar Rp 42 miliar. Waktu yang relatif singkat ini akan digunakan untuk mempersiapkan realisasi program tersebut.

Kepala Dinas Perdagangan Subagiyo optimistis, tahap pertama revitalisasi akan berjalan sesuai tenggat, meskipun waktunya relatif singkat. Untuk itu pihaknya akan segera menggelar lelang, agar tahapan selanjutnya bisa berjalan lancar.

"Untuk lelang kita butuh waktu sekitar 30 hari. Perkiraan pembangunannya bisa kita mulai akhir bulan September. Jadi kami masih memiliki waktu pengerjaan sekitar 90 hari," ujar Subagiyo, Kamis (30/8).

Subagiyo menerangkan, jika tender tahap pertama proyek revitalisasi selesai sesuai rencana, dia yakin sisa tahun anggaran (TA) 2018 yang berakhir Desember masih cukup untuk menuntaskan seluruh pekerjaan. Jika merujuk hitungan awal, lanjut dia, idealnya pengerjaan Pasar Klewer timur membutuhkan waktu sekitar 7 bulan.

"Itu hitungan didasarkan pada asumsi jam kerja selama 8 jam. Karena ini waktunya lebih singkat, maka kami akan meminta kontraktor pemenang lelang untuk menambah jam kerja menjadi 16 jam," imbuhnya.

Menurut Subagiyo, waktu pengerjaan proyek revitalisasi Pasar Klewer ini menjadi salah satu faktor krusial. Apalagi proyek tersebut sempat tertunda akibat tak adanya investor yang tertarik.

"Saat itu, lelang proyek yang berlangsung Oktober 2017 tidak dilirik kontraktor. Penyebabnya tenggat penyelesaian revitalisasi sudah dipatok akhir Desember 2017," katanya.

Subagiyo menambahkan, waktu proyek yang didanai pemerintah pusat, biasanya mendapat tambahan waktu 50 hari kerja, sesudah masa kontrak berakhir. Berdasar tersebut, pihaknya optimistis jika anggaran Rp 42 miliar sudah diterima, maka lelang bisa digelar secepatnya.

Kalau tahap pertama revitalisasi sudah berjalan, maka akhir tahun ini pihaknya tinggal menyelenggarakan lelang untuk pengerjaan tahap kedua.

Baca Selengkapnya »

Kemenperin terus dorong industri obat gunakan bahan baku dalam negeri

Ilustrasi obat. shutterstock

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Ngakan Timur Antara, mengatakan kualitas bahan baku farmasi dalam negeri tidak kalah dengan produk impor. Apalagi potensi besar ada di dalam negeri.

"Saya berkeyakinan kalau produk chemical utamanya itu mendukung pharmacheutical saya kira bahan bakunya itu bisa kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Karena bahan baku untuk pharmacheutical seyogyanya untuk farmasi banyak tersebar di negara kita," kata Ngakan dalam Workshop Pendalaman Kebijakan Industri dengan Wartawan, di Yogyakarta, Kamis (30/8).

Meski begitu, Ngakan menyebut masih ada beberapa kendala dalam penerapan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di sektor farmasi. Seperti, perusahaan farmasi meminta penerapan TKDN farmasi dipertimbangkan lagi oleh pemerintah.

"Dia meminta dipertimbangkan kembali. Karena terkait di TKDN, kemudian di Farmasi itu terkait dengan obat manusia. Artinya (bahan baku) obat-obatan yang ada di dalam negeri belum mendapatkan sertifikasi atau kepercayaann dari pabriknya," imbuh dia.

Ngakan mengatakan, beberapa pabrikan farmasi masih ragu untuk mencampur dengan bahan baku dalam negeri. Hal ini karena pertimbangan kesehatan manusia. "Itu berdampak kesehatan orang kan dia tidak berani resiko sangat tinggi. Maka itu dia minta untuk dipertimbangkan lagi," ujar dia.

Namun, pemerintah tetap akan mendorong perusahaan farmasi untuk meningkatkan penggunaan TKDN. "Perlu kami dorong atau dukung dengan regulasi dalam arti kalau sekarang mereka belum menerapkan itu, kami berikan waktu sampai berapa tahun, kemudian sampai tes apa yang harus dilakukan agar mereka (perusahaan farmasi) bisa menerima (bahan baku dari dalam negeri)," pungkasnya.

Baca Selengkapnya »

Ini strategi pemerintah Jokowi untuk RI terhindar jebakan kelas menengah

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. ©2018 Lintastoday

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengatakan Indonesia harus mencontoh Korea Selatan dalam memanfaatkan kegiatan penelitian dan pengembangan atau Research and Development (RnD) untuk keluar dari julukan negara berpendapatan menengah. RnD yang dimaksud salah satunya bertujuan melakukan inovasi.

"Saya lihatnya jangan tanggung-tanggung ASEAN. Kita lihat langsung ke Korea Selatan lah. Itu bisa jadi patokan karena bisa keluar dari middle income trap (negara berpendapatan menengah) karena basisnya RND," ujar Menteri Bambang di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (30/8).

Menteri Bambang mengatakan, pemerintah sendiri telah berupaya mengajak swasta untuk ikut serta melakukan RnD di Indonesia. Salah satunya dengan memberikan insentif berupa tax deduction kepada perusahaan yang melakukan penelitian tanpa dana pemerintah.

"Kita mengajak peran swasta, mendorong agar perusahaan di Indonesia mengembangkan RND sehingga ada jalur penelitian dari non pemerintah. Jadi tidak harus penelitian hanya datangnya dari pemerintah," jelas Menteri Bambang.

Mantan Menteri Keuangan tersebut menambahkan, inovasi ke depan akan sangat berbasis kepada RND dan dibutuhkan untuk menghadapi persaingan ekonomi. Tidak bisa dipungkiri, RND juga sangat berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi karena akan berdampak kepada ekspor Indonesia.

"Inovasi dan enterpreneurship ke depan akan sangat berbasis kepada RND. Tidak lagi inovasi yang kurang scientific base. RND ini sudah jadi kebutuhan untuk antisipasi persaingan masa depan. Namanya daya saing, kemampuan eksport produk, kemampuan kita mendorong investasi skala besar sangat bergantung pada kemampuan RND kita," jelasnya.

Baca Selengkapnya »

Presiden Jokowi harap Namibia dukung perdagangan bebas RI-SACU

Presiden Jokowi. ©2018 Lintastoday

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan Presiden Republik Namibia Hage Gottfried Geingob di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (30/8). Dalam pertemuan tersebut, dibicarakan mengenai kerja sama perdagangan.

Presiden Jokowi berharap Namibia mendukung Indonesia dalam mewujudkan proses dimulainya negosiasi pembentukan Preferential Trade Agreement (PTA) antara Indonesia dengan negara-negara Southern African Customs Union (SACU).

"Saya juga mendorong peningkatan perdagangan di Indonesia dan Namibia melalui penguatan target dan roadmap yang jelas," katanya, dikutip Antara.

Presiden Jokowi salah satunya mengusulkan penurunan tarif bagi produk-produk kedua negara.

"Dan untuk itu Indonesia mengharapkan dukungan Namibia bagi dimulainya proses negosiasi pembentukan Preferential Trade Agreement (PTA) antara Indonesia dengan negara Southern African Customs Union (SACU)," katanya.

Dengan adanya PTA diharapkan ada penurunan tarif produk-produk antara Indonesia dengan negara-negara SACU. Negara anggota SACU adalah Botswana, Lesotho, Namibia, Swaziland dan Afrika Selatan.

Selain itu, Presiden Jokowi juga mendorong kerja sama bidang lain khususnya industri strategis antara kedua negara.

"Saya juga mendorong kerja sama di bidang industri strategis dan saya senang delegasi Namibia akan berkunjung ke PT Dirgantara Indonesia di Bandung besok," imbuhnya.

Baca Selengkapnya »

Penduduk berharta Rp 14,7 M diprediksi tumbuh 10 persen tiap tahun

Co-founder Bareksa.com Karaniya. ©2018 Lintastoday

Populasi orang kaya Indonesia yang masuk kategori high net worth individuals (HNWI) atau orang yang memiliki aset finansial minimal USD 1 juta atau Rp 14,7 miliar (1 USD=Rp 14.703) diprediksi tumbuh 10 persen per tahunnya. Mengacu pada laporan Credit Suisse Research Institute pada akhir 2017 tercatat sebanyak 111.000 penduduk Indonesia masuk dalam kategori HNWI dengan aset di atas USD 1 juta.

Laporan serupa juga pernah disampaikan oleh Capgemini, Perusahaan Multinasional asal Perancis. Menurut data Capgemini, jumlah populasi masyarakat HNWI di Indonesia naik 13,7 persen pada 2016. Jumlah kekayaan HNWI Indonesia juga tumbuh 14,3 persen di 2016.

Co-founder Bareksa.com, Karaniya, mengatakan terdapat peluang pertumbuhan bagi industri financial technology (fintech) di segmen nasabah HNWI. "Selama ini ada stigma bahwa perusahaan teknologi di bidang keuangan hanya bisa memiliki segmentasi terbatas di masyarakat segmen menengah ke bawah atau middle low. Padahal, pertumbuhan populasi masyarakat menengah ke atas di Indonesia justru semakin meningkat," tuturnya di acara peluncuran Bareksa Prioritas, Jakarta, Kamis (30/8).

Maka dari itu, Bareksa saat ini mengincar peluang pengelolaan dana dari para orang kaya tersebut. "Jadi di sinilah kami melihat peluang untuk memfasillitasi akses mereka terhadap investasi, khususnya wealth management, yang terintegasi dengan teknologi digital dan internet," tutupnya.

Baca Selengkapnya »

Kemenperin tegaskan 900 komoditas impor kena PPh khusus barang konsumsi

Kepala BPPI Kemenperin Ngakan Timur Antara. ©2018 Lintastoday

Pemerintah akan kendalikan impor barang konsumsi dengan mengevaluasi tarif Pajak Penghasilan (PPh) impor 900 komoditas. Ini sebagai langkah tegas untuk kendalikan defisit transaksi berjalan pada kuartal II-2018 yang sudah capai tiga persen dari produk domestik bruto (PDB).

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Ngakan Timur Antara, mengatakan hingga saat ini pihaknya masih mengkaji beberapa komoditas barang impor yang akan dikenakan tarif PPh. Sebab, ada beberapa barang komuditas yang dinilainya apabila dikenakan tarif PPh, maka akan terjadi kekacauan.

"Kemarin kami rapat di kementerian untuk bahas ini. Maka Kemenperin satu persatu melihat itu jangan sampai bahan baku bahan penolong itu dihambat, kalau itu dihambat itu akan kacau," ungkapnya dalam Workshop Pendalaman Kebijakan Industri dengan Wartawan, di Yogyakarta, Kamis (30/8).

Ngakan menambahkan, yang menjadi fokus pemerintah saat ini adalah pengenaan kenaikan tarif pada barang konsumsi. "Kita serang pertama adalah produk konsumsi. Barang barang konsumsi yang diharapkan kita naikan (PPh) ini. Tapi yang lainnya bahan baku bahan penolong kita liat," imbuhnya.

"Nanti kita akan pilah mana produk konsumsi mana bahan baku dan konsumsi kita lihat detail jangan sampai kita naikan nanti justru kontraproduktif dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah," sambungnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Haris Munandar mendorong pengoptimalan kapasitas produksi terpasang (utilisasi) di sektor industri guna mengisi pasar domestik agar tidak tergerus produk impor.

"Pemerintah sedang mengkaji pembatasan impor terhadap beberapa komoditas. Langkah substitusi impor ini tidak masalah dijalankan apabila bahan baku tersebut ada dan mampu mencukupi kebutuhan di dalam negeri," kata Haris.

Adapun pengenaan tarif berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 132/2015 dan PMK 34/2017 dikenakan sebesar 2,5 hingga 7,5 persen.

Baca Selengkapnya »